Sangatta (ANTARA Kaltim) - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kutai Timur Kalimantan Timur H Abdal Nanang menyatakan setuju pemilihan kepala daerah (Pilkada) bupati dan wali kota oleh DPRD.
"Saya jelas lebih mendukung kalau bupati dan wali kota dipilih di DPRD," katanya di Sangatta, Kamis.
Abdal Nanang yang juga mantan Ketua DPC PDI Perjuangan itu mengatakan alasannya karena biaya dipastikan akan bisa ditekan dan DPRD bisa menegur jika bupati dan wali kota tidak amanah menjalankan tugasnya.
Ia mengatakan, selain bisa menghemat biaya, juga kepala daerah yang dipilih DPRD akan benar-benar serius menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah karena dikontrol Dewan.
Dia mengatakan beda sekarang ini sudah banyak bupati dan wali kota terseret kasus korupsi dan ada yang tidak mau menjalankan perintah Gubernur bahkan Presiden, karena mereka merasa dipilih rakyat secara langsung. Mereka keluar daerah tanpa izin gubernur karena merasa punya kekuasaan.
"Banyak program pemerintah pusat tidak jalan didaerah sesuai harapan karena mereka merasa memiliki kekuatan dipilih langsung oleh rakyat," kata Abdal yang mantan Ketua DPRD Kutai Timur periode 2000-2004.
Menurut dia, kalau kepala daerah dipilih oleh DPRD tidak akan besar biayanya, bahkan anggota Dewan yang akan melakukan pemilihan supaya disumpah dan diawasi ketat oleh partainya masing-masing.
Kalau dipilih langsung rakyat, kata dia, kasihan rakyatnya digiring kesana kesini dijadikan tim suskes.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
"Saya jelas lebih mendukung kalau bupati dan wali kota dipilih di DPRD," katanya di Sangatta, Kamis.
Abdal Nanang yang juga mantan Ketua DPC PDI Perjuangan itu mengatakan alasannya karena biaya dipastikan akan bisa ditekan dan DPRD bisa menegur jika bupati dan wali kota tidak amanah menjalankan tugasnya.
Ia mengatakan, selain bisa menghemat biaya, juga kepala daerah yang dipilih DPRD akan benar-benar serius menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah karena dikontrol Dewan.
Dia mengatakan beda sekarang ini sudah banyak bupati dan wali kota terseret kasus korupsi dan ada yang tidak mau menjalankan perintah Gubernur bahkan Presiden, karena mereka merasa dipilih rakyat secara langsung. Mereka keluar daerah tanpa izin gubernur karena merasa punya kekuasaan.
"Banyak program pemerintah pusat tidak jalan didaerah sesuai harapan karena mereka merasa memiliki kekuatan dipilih langsung oleh rakyat," kata Abdal yang mantan Ketua DPRD Kutai Timur periode 2000-2004.
Menurut dia, kalau kepala daerah dipilih oleh DPRD tidak akan besar biayanya, bahkan anggota Dewan yang akan melakukan pemilihan supaya disumpah dan diawasi ketat oleh partainya masing-masing.
Kalau dipilih langsung rakyat, kata dia, kasihan rakyatnya digiring kesana kesini dijadikan tim suskes.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014