Samarinda (ANTARA Kaltim) - Tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan dilakukan serentak diseluruh Indonesia. Bedanya, kali ini panita penyelenggara memilih sistem online untuk pendaftaran administrasinya.
Menanggapinya,Legislator DPRD Kaltim, Pdt. Yefta Berto menilai penggunaan cara online terhadap pendaftaran CPNS semakin mempertegas bahwa pemerintah hanya memperuntukkannya kepada mereka yang berada diperkotaan dan daerah berkembang saja.
“Sebagai orang perbatasan dan pedalam saya memahami betul bagaimana kondisi disana, jangankan untuk akses internet penggunaan telpon genggam saja kesulitan disebabkan masih banyak daerah yang belum ada signal. Jadi ini jelas tidak akan merata,â€ucap Yefta.
Menurut Yefta satu-satunya cara bagi warga perbatasan adalah dengan pergi daerah yang sarana dan prasarana informatikanya telah jauh lebih baik. akan tetapi yang menjadi pertanyaan besarnya berapa lagi biaya yang harus mareka keluarkan hanya untuk trasportasi.
“Jika hanya untuk prasyarat awal saja harus menggunakan biaya, apalagi jika ada beberapa persyaratan lain yang harus membuat mereka bolak-balik mengurus kelengkapan administrasinya. Jadi memang kasarnya warga perbatasan dan pedalaman seolah dipaksa untuk tidak diberikan kesempatan yang sama sebagaimana warga lainnya diperkotaan,†urai Yefta.
Faktanya, banyak yang lulus tes CPNS tidak sedikit yang berasal dari luar Kaltim yang nantinya akan ditempatkan di daerah-daerah guna mengisi kekosongan mulai tenaga administrasi hingga tenaga lapangan.
Yefta yang juga tokoh perbatasan itu meminta kepada pemerintah daerah agar memberikan pengecualian terhadap mereka yang berada pada daerah minim sarana dan prasarana informatika agar memiliki kesempatan sama dengan daerah lain.
Dikatakannya, pengecualian dimaksud bisa dengan cara jemput bola yakni pemerintah terkait melalui tim seleksi penerimaan CPNS bisa langsung ke perbatasan dan pedalaman guna memberikan banyak informasi dan membantu proses administrasi pendaftaran dengan melibatkan perangkat desa setempat.
“Cara lain pemerintah daerah yang bertetangga dengan daerah perbatasan dan pedalaman bisa memberikan fasilitasi bisa dengan bentuk memberikan sarana transportasi dan prasarana informatika seperti internet gratis,†harap Yefta. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar/dhi)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Menanggapinya,Legislator DPRD Kaltim, Pdt. Yefta Berto menilai penggunaan cara online terhadap pendaftaran CPNS semakin mempertegas bahwa pemerintah hanya memperuntukkannya kepada mereka yang berada diperkotaan dan daerah berkembang saja.
“Sebagai orang perbatasan dan pedalam saya memahami betul bagaimana kondisi disana, jangankan untuk akses internet penggunaan telpon genggam saja kesulitan disebabkan masih banyak daerah yang belum ada signal. Jadi ini jelas tidak akan merata,â€ucap Yefta.
Menurut Yefta satu-satunya cara bagi warga perbatasan adalah dengan pergi daerah yang sarana dan prasarana informatikanya telah jauh lebih baik. akan tetapi yang menjadi pertanyaan besarnya berapa lagi biaya yang harus mareka keluarkan hanya untuk trasportasi.
“Jika hanya untuk prasyarat awal saja harus menggunakan biaya, apalagi jika ada beberapa persyaratan lain yang harus membuat mereka bolak-balik mengurus kelengkapan administrasinya. Jadi memang kasarnya warga perbatasan dan pedalaman seolah dipaksa untuk tidak diberikan kesempatan yang sama sebagaimana warga lainnya diperkotaan,†urai Yefta.
Faktanya, banyak yang lulus tes CPNS tidak sedikit yang berasal dari luar Kaltim yang nantinya akan ditempatkan di daerah-daerah guna mengisi kekosongan mulai tenaga administrasi hingga tenaga lapangan.
Yefta yang juga tokoh perbatasan itu meminta kepada pemerintah daerah agar memberikan pengecualian terhadap mereka yang berada pada daerah minim sarana dan prasarana informatika agar memiliki kesempatan sama dengan daerah lain.
Dikatakannya, pengecualian dimaksud bisa dengan cara jemput bola yakni pemerintah terkait melalui tim seleksi penerimaan CPNS bisa langsung ke perbatasan dan pedalaman guna memberikan banyak informasi dan membantu proses administrasi pendaftaran dengan melibatkan perangkat desa setempat.
“Cara lain pemerintah daerah yang bertetangga dengan daerah perbatasan dan pedalaman bisa memberikan fasilitasi bisa dengan bentuk memberikan sarana transportasi dan prasarana informatika seperti internet gratis,†harap Yefta. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar/dhi)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014