Samarinda (ANTARA Kaltim) - Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) selain sebagai wujud dari kualitas manajemen keuangan daerah dalam pengalokasian sumber daya di daerah secara optimal juga sebagai alat evaluasi prestasi pemerintah dalam pembiayaan pembangunan di daerahnya. Karena itu setiap belanja daerah di prioritaskan kepada kebutuhan dan kepentingan publik.
Hal diungkapkan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui juru bicaranya Siti Qomariah. Menurut F-PAN APBD harus ditujukan kepada sebesar-besarnya bagi kebutuhan dasar masyarakat. Seperti perumahan, pendidikan, dan kesehatan serta perluasan lapangan pekerjaan.
“Karena itu Fraksi PAN menyampaikan beberapa catatan untuk diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim,†ucap Qomariah.
Catatan yang dimaksud terdiri dari berbagai sektor, yaitu tentang kualitas belanja dan kualitas pengelolaan keuangan, baik pada pos anggaran belanja tidak langsung maupun belanja langsung, agar anggaran yang ada dapat difokuskan pada pos-pos belanja produktif.
Fraksi PAN juga menyampaikan catatan terhadap sektor kesehatan yang pada 2015 akan mendapat anggaran sebesar Rp 580,13 milar.
Dengan anggaran yang cukup besar tersebut diharapkan nantinya strategi kebijakan pemerintah provinsi melalui bidang kesehatan dapat diproritaskan.
“Fraksi PAN meminta agar program pembangunan rumah sakit umum daerah/kota dapat diselesaikan agar tidak menjadi beban kerja bagi anggota DPRD yang baru,†ucapnya.
Lebih lanjut lagi politikus dari Komisi II DPRD Kaltim ini menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur khususnya menyangkut masalah kesehatan tidak dipusatkan di kota saja namun juga di daerah-daerah agar merata.
Bidang koperasi dan usaha kecil menengah juga tak luput dari perhatian dari fraksi PAN. Pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah mikro memiliki potensi yang besar dan strategis dalam meningkatkan aktivitas ekonomi daerah. Terakhir Siti Qomariah mengatakan bahwa pemberdayaan perempuan dan anak harus mendapat perhatian yang lebih.
KOMPOSISI PAD SEMU
Hal yang sama diungkapkan Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Nicolas Pangeran menggarisbawahi penurunan RAPBD 2015 dibanding APBD Murni TA 2014 Besarnya penurunan tersebut dinilai sangat signifikan, sehingga membawa dampak berupa pengurangan alokasi anggaran pada semua program dan kegiatan di tahun 2015.
Sementara program dan kegiatan Multi Years Contract (MYC) periode RPJMD 2008-2013 belum tuntas dan masih membutuhkan anggaran. Di antaranya pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda, Bendungan Marangkayu, peningkatan beberapa ruas jalan provinsi, pengendalian banjir Samarinda, serta program dan kegiatan pembangunan Jembatan Mahakam IV.
Yang lainnya adalah pembangunan Convention Hall, Bandara Samarinda Baru, Kawasan dan Pelabuhan Maloy, dan masih banyak yang lainnya, yang telah mendapatkan alokasi dari APBD tahun-tahun sebelumnya, namun hingga kini belum dapat segera dirasakan hasil dan manfaatnya oleh masyarakat.
Fraksi Demokrat juga memandang bahwa peningkatan komposisi PAD dalam RAPBD 2015 sebesar 65,03 persentase pendapatan daerah adalah semu.
Karena realitanya perkiraan PAD mengalami penurunan sebesar Rp 225,20 miliar atau 3,90 persen dan ada penurunan komponen dana perimbangan sebesar Rp 2,483 triliun atau 49,25 persen dibanding tahun sebelumnya. (Humas DPRD Kaltim/adv/yud/ast/oke)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Hal diungkapkan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui juru bicaranya Siti Qomariah. Menurut F-PAN APBD harus ditujukan kepada sebesar-besarnya bagi kebutuhan dasar masyarakat. Seperti perumahan, pendidikan, dan kesehatan serta perluasan lapangan pekerjaan.
“Karena itu Fraksi PAN menyampaikan beberapa catatan untuk diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim,†ucap Qomariah.
Catatan yang dimaksud terdiri dari berbagai sektor, yaitu tentang kualitas belanja dan kualitas pengelolaan keuangan, baik pada pos anggaran belanja tidak langsung maupun belanja langsung, agar anggaran yang ada dapat difokuskan pada pos-pos belanja produktif.
Fraksi PAN juga menyampaikan catatan terhadap sektor kesehatan yang pada 2015 akan mendapat anggaran sebesar Rp 580,13 milar.
Dengan anggaran yang cukup besar tersebut diharapkan nantinya strategi kebijakan pemerintah provinsi melalui bidang kesehatan dapat diproritaskan.
“Fraksi PAN meminta agar program pembangunan rumah sakit umum daerah/kota dapat diselesaikan agar tidak menjadi beban kerja bagi anggota DPRD yang baru,†ucapnya.
Lebih lanjut lagi politikus dari Komisi II DPRD Kaltim ini menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur khususnya menyangkut masalah kesehatan tidak dipusatkan di kota saja namun juga di daerah-daerah agar merata.
Bidang koperasi dan usaha kecil menengah juga tak luput dari perhatian dari fraksi PAN. Pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah mikro memiliki potensi yang besar dan strategis dalam meningkatkan aktivitas ekonomi daerah. Terakhir Siti Qomariah mengatakan bahwa pemberdayaan perempuan dan anak harus mendapat perhatian yang lebih.
KOMPOSISI PAD SEMU
Hal yang sama diungkapkan Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Nicolas Pangeran menggarisbawahi penurunan RAPBD 2015 dibanding APBD Murni TA 2014 Besarnya penurunan tersebut dinilai sangat signifikan, sehingga membawa dampak berupa pengurangan alokasi anggaran pada semua program dan kegiatan di tahun 2015.
Sementara program dan kegiatan Multi Years Contract (MYC) periode RPJMD 2008-2013 belum tuntas dan masih membutuhkan anggaran. Di antaranya pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda, Bendungan Marangkayu, peningkatan beberapa ruas jalan provinsi, pengendalian banjir Samarinda, serta program dan kegiatan pembangunan Jembatan Mahakam IV.
Yang lainnya adalah pembangunan Convention Hall, Bandara Samarinda Baru, Kawasan dan Pelabuhan Maloy, dan masih banyak yang lainnya, yang telah mendapatkan alokasi dari APBD tahun-tahun sebelumnya, namun hingga kini belum dapat segera dirasakan hasil dan manfaatnya oleh masyarakat.
Fraksi Demokrat juga memandang bahwa peningkatan komposisi PAD dalam RAPBD 2015 sebesar 65,03 persentase pendapatan daerah adalah semu.
Karena realitanya perkiraan PAD mengalami penurunan sebesar Rp 225,20 miliar atau 3,90 persen dan ada penurunan komponen dana perimbangan sebesar Rp 2,483 triliun atau 49,25 persen dibanding tahun sebelumnya. (Humas DPRD Kaltim/adv/yud/ast/oke)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014