Samarinda (ANTARA Kaltim) - Sejumlah organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang tergabung dalam Konsorsium LSM Pemantau CPNS (KLPC) hingga 6 Januari 2014 telah menampung sebanyak 154 laporan terkait kasus kecurangan penerimaan CPNS 2013.
"Dari data yang dihimpun KLPC melalui pos pengaduan dan online per 6 Januari 2014, terdapat 154 kasus yang terdiri dari 59 kasus terkait jalur honorer K2 dan 95 kasus terkait jalur umum," ujar Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) 30 Provinsi Kaltim Carolus Tuah di Samarinda, Jumat.
Berdasarkan tahapan proses seleksi CPNS, dari 154 kasus yang masuh itu yang paling banyak dilaporkan adalah tahapan pendaftaran dan seleksi administrasi, yakni sebanyak 75 kasus, diikuti tahapan kelulusan sebanyak 40 kasus, kemudian proses tes kompetensi dasar (TKD) dan tes kompetensi bidang (TKB) sebanyak 27 kasus.
Jika dilihat dari jenis permasalahan yang diadukan, dari 154 kasus itu paling banyak menyangkut tidak transparannya kelulusan CPNS sebanyak 37 kasus, kemudian pendaftaran dan seleksi administrasi tidak transparan sebanyak 21 kasus.
Selanjutnya tentang tenaga honorer K2 yang tidak memenuhi syarat terdapat 18 kasus, tindakan pemerasan atau percaloan dilaporkan sebanyak 16 kasus.
Dari hasil temuan tersebut, ditemukan beberapa modus kecurangan, baik pada jalur honorer K2 maupun pada jalur umum.
Beberapa kecurangan tersebut antara lain honorer K2 tidak memenuhi syarat. Ini terjadi karena masa kerja pegawai honorer tersebut di atas tahun 2004. Kasus semacam ini banyak ditemukan pada pada formasi guru di dinas pendidikan di sejumlah daerah.
Hal-hal yang menjadi penyebabnya, pertama adalah Surat Keputusan (SK) pengangkatan guru sebagi tenaga honorer dibuat oleh kepala sekolah, sehingga sangat mudah dimanipulasi, terutama pada masa kerja.
Kedekatan kepala sekolah dengan UPTD, pengawas, dan pejabat pada dinas pendidikan dapat memudahkan peluang tersebut terjadi.
Penyebab kedua adalah tidak dilakukan uji publik untuk tenaga honorel yang seharusnya dilakukan oleh BKD.
Penyebab ketiga adalah kepala daerah memanfatkan Pilkada sebagai momentum untuk menarik simpati masyarakat.
Sebagai tim sukses (timses) dan orang-orang yang dekat dengan calon kepala daerah terutama incumbent, kemudian memudahkan agar orang yang medukungnya selama ini dimasukkan menjadi PNS melalui penerimaan CPNS.
"Peluang ini sangat berhasil ditawarkan sebagai janji politik pada ajang kampanye, sehingga tidak heran menjelang proses Pilkada jumlah tenaga honorer akan jauh lebih banyak dari sebelumnya," ujar Tuah yang LSM-nya tergabung dalam KLPC itu. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
"Dari data yang dihimpun KLPC melalui pos pengaduan dan online per 6 Januari 2014, terdapat 154 kasus yang terdiri dari 59 kasus terkait jalur honorer K2 dan 95 kasus terkait jalur umum," ujar Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) 30 Provinsi Kaltim Carolus Tuah di Samarinda, Jumat.
Berdasarkan tahapan proses seleksi CPNS, dari 154 kasus yang masuh itu yang paling banyak dilaporkan adalah tahapan pendaftaran dan seleksi administrasi, yakni sebanyak 75 kasus, diikuti tahapan kelulusan sebanyak 40 kasus, kemudian proses tes kompetensi dasar (TKD) dan tes kompetensi bidang (TKB) sebanyak 27 kasus.
Jika dilihat dari jenis permasalahan yang diadukan, dari 154 kasus itu paling banyak menyangkut tidak transparannya kelulusan CPNS sebanyak 37 kasus, kemudian pendaftaran dan seleksi administrasi tidak transparan sebanyak 21 kasus.
Selanjutnya tentang tenaga honorer K2 yang tidak memenuhi syarat terdapat 18 kasus, tindakan pemerasan atau percaloan dilaporkan sebanyak 16 kasus.
Dari hasil temuan tersebut, ditemukan beberapa modus kecurangan, baik pada jalur honorer K2 maupun pada jalur umum.
Beberapa kecurangan tersebut antara lain honorer K2 tidak memenuhi syarat. Ini terjadi karena masa kerja pegawai honorer tersebut di atas tahun 2004. Kasus semacam ini banyak ditemukan pada pada formasi guru di dinas pendidikan di sejumlah daerah.
Hal-hal yang menjadi penyebabnya, pertama adalah Surat Keputusan (SK) pengangkatan guru sebagi tenaga honorer dibuat oleh kepala sekolah, sehingga sangat mudah dimanipulasi, terutama pada masa kerja.
Kedekatan kepala sekolah dengan UPTD, pengawas, dan pejabat pada dinas pendidikan dapat memudahkan peluang tersebut terjadi.
Penyebab kedua adalah tidak dilakukan uji publik untuk tenaga honorel yang seharusnya dilakukan oleh BKD.
Penyebab ketiga adalah kepala daerah memanfatkan Pilkada sebagai momentum untuk menarik simpati masyarakat.
Sebagai tim sukses (timses) dan orang-orang yang dekat dengan calon kepala daerah terutama incumbent, kemudian memudahkan agar orang yang medukungnya selama ini dimasukkan menjadi PNS melalui penerimaan CPNS.
"Peluang ini sangat berhasil ditawarkan sebagai janji politik pada ajang kampanye, sehingga tidak heran menjelang proses Pilkada jumlah tenaga honorer akan jauh lebih banyak dari sebelumnya," ujar Tuah yang LSM-nya tergabung dalam KLPC itu. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014