Balikpapan (ANTARA Kaltim) - Pemerintah menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Jasa Marga untuk membantu pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda di Kalimantan Timur.
"Itu salah satu pola yang kita terapkan untuk mempercepat pembangunan. Di Sumatera, misalnya, kita tunjuk Hutama Karya," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa di Balikpapan, Rabu (27/2).
Menko Rajasa sebelumnya memberi arahan dalam rapat kerja nasional Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Indonesia di Hotel Gran Senyiur.
Dengan turut masuk dalam proyek tol Balikpapan-Samarinda, Jasa Marga juga ikut mengucurkan sejumlah dana yang dibutuhkan. Penunjukan Jasa Maga dilakukan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan.
"Dan Pak Dahlan sudah menyampaikan secara lisan dua pekan lalu kepada saya dan kami segera menyusun agenda pertemuan dengan para pihak terkait," sambut Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak yang mendampingi Menko Rajasa.
Hingga saat ini Pemprov Kaltim sudah mengucurkan dana Rp2 triliun untuk pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99 km. Dana itu termasuk untuk pembebasan lahan.
"Pembebasan lahan akan selesai tahun 2013 ini juga, target kami dalam beberapa bulan ke depan," sebut Gubernur.
Berkenaan dengan itu, Menko Hatta Rajasa menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak lagi harus didanai pemerintah melalui APBN atau APBD atau dari keduanya sekaligus.
Untuk mempercepat pembangunan, pemerintah dapat menggali pendanaan dari sektor lain, terutama dari BUMN dan swasta, atau swasta saja, dan hanya menyertakan sedikit dari APBN dan atau APBD.
"Jadi jangan hanya fokus pada APBN. Dulu memang semua bangun dengan dana APBN. Infrastruktur APBN, bangun pelabuhan APBN, bandara pakai APBN. Sekarang sudah nggak zamannya lagi," jelas Menko Rajasa.
Pada rakernas Bappeda ini Hatta mengharapkan ada terobosan pendanaan yang dilakukan pada proyek infrastruktur prioritas tinggi namun belum masuk dalam pembiayaan APBN atau APBD.
"Itu yang kita cari solusinya melalui pembiayaan non APBN. Kan ada skema BUMN dengan swasta, swasta dengan swasta, juga swasta bisa dikombinasikan sedikit biaya APBD. Berbagai macam skema dikembangkan," jelasnya lagi.
Apalagi, sambung Menteri, pembangunan jalan tol adalah infrastruktur yang sangat diutamakan karena dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.
"Sebab itu kita percepat dengan memberi penugasan kepada BUMN. Kita jadikan penugasan karena swasta tidak berminat sebab tidak komersil dan APBN sendiri tidak ada dana. Alasan lain penugasan BUMN adalah karena saat ini mereka menguasai aset hingga senilai Rp3.000 triliun," katanya.
Bahkan, kata Menko Rajasa, BUMN bisa membuat konsorsium dan memiliki kekuatan berganda. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
"Itu salah satu pola yang kita terapkan untuk mempercepat pembangunan. Di Sumatera, misalnya, kita tunjuk Hutama Karya," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa di Balikpapan, Rabu (27/2).
Menko Rajasa sebelumnya memberi arahan dalam rapat kerja nasional Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Indonesia di Hotel Gran Senyiur.
Dengan turut masuk dalam proyek tol Balikpapan-Samarinda, Jasa Marga juga ikut mengucurkan sejumlah dana yang dibutuhkan. Penunjukan Jasa Maga dilakukan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan.
"Dan Pak Dahlan sudah menyampaikan secara lisan dua pekan lalu kepada saya dan kami segera menyusun agenda pertemuan dengan para pihak terkait," sambut Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak yang mendampingi Menko Rajasa.
Hingga saat ini Pemprov Kaltim sudah mengucurkan dana Rp2 triliun untuk pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99 km. Dana itu termasuk untuk pembebasan lahan.
"Pembebasan lahan akan selesai tahun 2013 ini juga, target kami dalam beberapa bulan ke depan," sebut Gubernur.
Berkenaan dengan itu, Menko Hatta Rajasa menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak lagi harus didanai pemerintah melalui APBN atau APBD atau dari keduanya sekaligus.
Untuk mempercepat pembangunan, pemerintah dapat menggali pendanaan dari sektor lain, terutama dari BUMN dan swasta, atau swasta saja, dan hanya menyertakan sedikit dari APBN dan atau APBD.
"Jadi jangan hanya fokus pada APBN. Dulu memang semua bangun dengan dana APBN. Infrastruktur APBN, bangun pelabuhan APBN, bandara pakai APBN. Sekarang sudah nggak zamannya lagi," jelas Menko Rajasa.
Pada rakernas Bappeda ini Hatta mengharapkan ada terobosan pendanaan yang dilakukan pada proyek infrastruktur prioritas tinggi namun belum masuk dalam pembiayaan APBN atau APBD.
"Itu yang kita cari solusinya melalui pembiayaan non APBN. Kan ada skema BUMN dengan swasta, swasta dengan swasta, juga swasta bisa dikombinasikan sedikit biaya APBD. Berbagai macam skema dikembangkan," jelasnya lagi.
Apalagi, sambung Menteri, pembangunan jalan tol adalah infrastruktur yang sangat diutamakan karena dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.
"Sebab itu kita percepat dengan memberi penugasan kepada BUMN. Kita jadikan penugasan karena swasta tidak berminat sebab tidak komersil dan APBN sendiri tidak ada dana. Alasan lain penugasan BUMN adalah karena saat ini mereka menguasai aset hingga senilai Rp3.000 triliun," katanya.
Bahkan, kata Menko Rajasa, BUMN bisa membuat konsorsium dan memiliki kekuatan berganda. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013