Bontang (ANTARA Kaltim) - Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dissosnaker) Kota Bontang Kalimantan Timur melakukan verifikasi data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) khususnya terhadap 7.310 kepala keluarga miskin.
"Pada dasarnya yang diverifikasi tidak hanya 7.310 KK miskin saja sebagai hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011, tetapi juga daftar data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya," kata Kepala Dissosnaker Kota Bontang, Mursyid, di Bontang, Rabu.
Dia mengatakan fakta menonjol dilapangan banyak data keluarga miskin yang berhak masuk data PMKS tetapi tidak terdata (exclusion error) dibanding data "inclusion error" sebagai data dalam keluarga miskin yang sebenarnya sudah tidak layak masuk database PMKS.
"Saat ini proses memasukkan data masih berlangsung, sementara proses verifikasi sudah selesai," katanya.
Muryid menjelaskan dari 26 PMKS memang tidak semua ada di Kota Bontang, di antaranya komunitas adat terpencil dan gelandangan.
Dia menambahkan sesuai Permensos No 8 tahun 2012 jumlah PMKS semula 22 jenis, saat ini telah berkembang menjadi 26 jenis PMKS.
Dia menyampaikan dalam verifikasi data PMKS dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) lainnya di Bontang pada 2013 dilakukan secara gabungan dengan program penyusunan data base miskin dan mustahik oleh Badan Amil Zakat (Baznas) Kota Bontang.
"Tiga tahapan kegiatan dilakukan oleh tim yang pertama mulai penyusunan daftar data PMKS (listing), kedua verifikasi lapangan, dan ketiga sweeping atau penyisiran data," jelasnya.
Lebih lanjut Mursyid menyampaikan bahwa untuk proses diskualifikasi maupun memasukkan data baru rumah tangga sasaran hingga masuk database Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sesuai ketentuan akan dikoordinasikan secara berjenjang.
Mursyid juga menjelaskan selain verifikasi langsung ke individu, rumah tangga sasaran, juga melalui kelembagaan seperti data orang dengan HIV AIDS (ODHA) melalui lembaga terkait.
"Khusus keluarga miskin yang membutuhkan intervensi sosial maka Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Dissosnaker secara bertahap bersama mitra telah memberikan layanan penanganan sesuai kebutuhan klien," ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Bontang Basiran Suwandi mengapresiasi Dissosnaker atas proses verifikasi data yang dilakukan dengan menyisir dari rumah ke rumah.
"Sayang data PPLS yang telah disisir merupakan data per Juni 2012 padahal pada November 2012 lalu ada usulan baru sehingga basis data tunggal nasional dari Kota Bontang tentunya telah berubah," katanya sambil menegaskan bahwa data base memang perlu diverifikasi setiap tahun. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
"Pada dasarnya yang diverifikasi tidak hanya 7.310 KK miskin saja sebagai hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011, tetapi juga daftar data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya," kata Kepala Dissosnaker Kota Bontang, Mursyid, di Bontang, Rabu.
Dia mengatakan fakta menonjol dilapangan banyak data keluarga miskin yang berhak masuk data PMKS tetapi tidak terdata (exclusion error) dibanding data "inclusion error" sebagai data dalam keluarga miskin yang sebenarnya sudah tidak layak masuk database PMKS.
"Saat ini proses memasukkan data masih berlangsung, sementara proses verifikasi sudah selesai," katanya.
Muryid menjelaskan dari 26 PMKS memang tidak semua ada di Kota Bontang, di antaranya komunitas adat terpencil dan gelandangan.
Dia menambahkan sesuai Permensos No 8 tahun 2012 jumlah PMKS semula 22 jenis, saat ini telah berkembang menjadi 26 jenis PMKS.
Dia menyampaikan dalam verifikasi data PMKS dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) lainnya di Bontang pada 2013 dilakukan secara gabungan dengan program penyusunan data base miskin dan mustahik oleh Badan Amil Zakat (Baznas) Kota Bontang.
"Tiga tahapan kegiatan dilakukan oleh tim yang pertama mulai penyusunan daftar data PMKS (listing), kedua verifikasi lapangan, dan ketiga sweeping atau penyisiran data," jelasnya.
Lebih lanjut Mursyid menyampaikan bahwa untuk proses diskualifikasi maupun memasukkan data baru rumah tangga sasaran hingga masuk database Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sesuai ketentuan akan dikoordinasikan secara berjenjang.
Mursyid juga menjelaskan selain verifikasi langsung ke individu, rumah tangga sasaran, juga melalui kelembagaan seperti data orang dengan HIV AIDS (ODHA) melalui lembaga terkait.
"Khusus keluarga miskin yang membutuhkan intervensi sosial maka Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Dissosnaker secara bertahap bersama mitra telah memberikan layanan penanganan sesuai kebutuhan klien," ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Bontang Basiran Suwandi mengapresiasi Dissosnaker atas proses verifikasi data yang dilakukan dengan menyisir dari rumah ke rumah.
"Sayang data PPLS yang telah disisir merupakan data per Juni 2012 padahal pada November 2012 lalu ada usulan baru sehingga basis data tunggal nasional dari Kota Bontang tentunya telah berubah," katanya sambil menegaskan bahwa data base memang perlu diverifikasi setiap tahun. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013