Balikpapan,(ANTARA Kaltim) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengajak media massa dan organisasi kemasyarakatan (Ormas) untuk memanfaatkan sumber dayanya secara maksimal untuk mengawasi dan mengawal proses pemilihan umum di Indonesia.
"Kita perlu partisipasi semua, terutama media massa dan kawan-kawan ormas, termasuk mahasiswa," kata Muhammad di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa.
Ketua Bawaslu datang ke Balikpapan untuk membuka pelatihan pengawasan pemilu bagi media massa dan ormas yang diselenggarakan 13-14 November.
Bahkan, Muhammad menegaskan, Bawaslu akan menggelar kerja sama dengan kampus-kampus di Indonesia untuk merekrut mahasiswa sebagai pengawas pemilu hingga sejuta orang.
Pengawasan partisipatif ini diperlukan untuk mengawal proses pemilu yang menentukan jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara selanjutnya.
"Kita semua harus menyadarkan masyarakat bahwa pemilu dan hasil pemilu bukan tidak berdampak kepada nasib kita. Anggota DPRD, anggota DPR, bupati, wali kota, hingga presiden yang kita pilih itu turut menentukan bagaimana hidup kita selanjutnya. Karena itu jangan sampai salah pilih. Mari kita bersama awasi pemilu," tegasnya.
Menurut Muhammad, peran ormas juga tidak kalah penting karena ormas bisa merepresentasikan keinginan publik yang dapat dituangkan dalam bentuk masukan kepada pemerintah ataupun penguasa. Apalagi ormas yang memiliki jaringan yang mengakar di masyarakat dan lepas dari struktur birokrasi dan pemerintahan.
Muhammad juga menyebutkan bahwa Bawaslu memiliki sumber daya manusia dan anggaran yang sangat terbatas. Anggaran untuk Bawaslu yang disetujui DPR hanya Rp800 miliar untuk tahun anggaran ini.
Di tingkat pusat, pengawas pemilu hanya lima orang, di provinsi hanya ada tiga orang, di tingkat kabupaten/kota ada tiga orang, di tingkat kecamatan ada tiga orang, dan 1-5 orang menjadi Panitia Pengawas Lapangan (PPL) untuk tingkat desa.
Sebelum diberlakukannya UU No. 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu, PPL hanya satu orang.
"Idealnya, satu orang pengawas pemilu untuk satu TPS. Namun, di beberapa daerah, satu PPL mengawasi puluhan bahkan ratusan TPS. Secara matematika politik, hal tersebut mustahil dilakukan. Oleh sebab itu, kita libatkan ormas, media massa, dan perguruan tinggi," tegas Muhammad.
Anggota Bawaslu Endang Wihdatiningtyas juga menuturkan, ormas dan media massa sebagai elemen yang dapat mencegah konflik sebagai ekses dari pelaksanaan pemilu, terutama dalam pemilu kepala daerah.
"Selain berperan penting dalam pengawasan pemilu, media massa dan ormas bisa menjadi agen pengawas pemilu untuk untuk menengahi potensi konflik yang mungkin terjadi," katanya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
"Kita perlu partisipasi semua, terutama media massa dan kawan-kawan ormas, termasuk mahasiswa," kata Muhammad di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa.
Ketua Bawaslu datang ke Balikpapan untuk membuka pelatihan pengawasan pemilu bagi media massa dan ormas yang diselenggarakan 13-14 November.
Bahkan, Muhammad menegaskan, Bawaslu akan menggelar kerja sama dengan kampus-kampus di Indonesia untuk merekrut mahasiswa sebagai pengawas pemilu hingga sejuta orang.
Pengawasan partisipatif ini diperlukan untuk mengawal proses pemilu yang menentukan jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara selanjutnya.
"Kita semua harus menyadarkan masyarakat bahwa pemilu dan hasil pemilu bukan tidak berdampak kepada nasib kita. Anggota DPRD, anggota DPR, bupati, wali kota, hingga presiden yang kita pilih itu turut menentukan bagaimana hidup kita selanjutnya. Karena itu jangan sampai salah pilih. Mari kita bersama awasi pemilu," tegasnya.
Menurut Muhammad, peran ormas juga tidak kalah penting karena ormas bisa merepresentasikan keinginan publik yang dapat dituangkan dalam bentuk masukan kepada pemerintah ataupun penguasa. Apalagi ormas yang memiliki jaringan yang mengakar di masyarakat dan lepas dari struktur birokrasi dan pemerintahan.
Muhammad juga menyebutkan bahwa Bawaslu memiliki sumber daya manusia dan anggaran yang sangat terbatas. Anggaran untuk Bawaslu yang disetujui DPR hanya Rp800 miliar untuk tahun anggaran ini.
Di tingkat pusat, pengawas pemilu hanya lima orang, di provinsi hanya ada tiga orang, di tingkat kabupaten/kota ada tiga orang, di tingkat kecamatan ada tiga orang, dan 1-5 orang menjadi Panitia Pengawas Lapangan (PPL) untuk tingkat desa.
Sebelum diberlakukannya UU No. 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu, PPL hanya satu orang.
"Idealnya, satu orang pengawas pemilu untuk satu TPS. Namun, di beberapa daerah, satu PPL mengawasi puluhan bahkan ratusan TPS. Secara matematika politik, hal tersebut mustahil dilakukan. Oleh sebab itu, kita libatkan ormas, media massa, dan perguruan tinggi," tegas Muhammad.
Anggota Bawaslu Endang Wihdatiningtyas juga menuturkan, ormas dan media massa sebagai elemen yang dapat mencegah konflik sebagai ekses dari pelaksanaan pemilu, terutama dalam pemilu kepala daerah.
"Selain berperan penting dalam pengawasan pemilu, media massa dan ormas bisa menjadi agen pengawas pemilu untuk untuk menengahi potensi konflik yang mungkin terjadi," katanya.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012