Jakarta (Antara) Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pemerintah menaruh perhatian besar terhadap program perumahan bersubsidi. Alokasi subsidi dan belanja perumahan tahun 2015-2019 di Kementerian PUPR mencapai Rp 74 triliun.
"Mestinya dengan angka yang tidak kecil itu, pergerakan properti bisa melaju kencang. Ada subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Masyarakat harus tahu ini adalah subsidi Pemerintah kepada masyarakat yang menginginkan untuk bisa membeli rumah dengan harga yang baik dan tidak terbebani oleh bunga. Subsidinya (FLPP) kurang lebih 7 %, juga ada Subsidi Selisih Bunga (SSB) besarnya juga 7 %. Jadi masyarakat hanya membayar bunga 4-5%. Saya lihat sangat membantu sekali," kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pembukaan Indonesia Property Expo (IPEX) 2017 di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Jumat, 11 Agustus 2017.
Turut hadir mendampingi yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dan Direktur Utama BTN Maryono.
Presiden Jokowi mengatakan bahwa minat masyarakat terhadap rumah bersubsidi sangat besar. Backlog kita 11,4 juta masih besar, yang harus dikejar dengan kecepatan pembangunan perumahan.
Masalah utama dalam pembangunan perumahan, menurut Presiden Jokowi adalah perizinan. Oleh karenanya Presiden Jokowi sangat mengapresiasi Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten dan Kota yang telah memudahkan perizinan bagi pengembang yang ingin membangun rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Izin untuk perumahan kini hanya 6,5 jam. Ini perlu mendapatkan apresiasi. Saya kira sudah kuno kalau ijin sampai berbulan-bulan,katanya.
Disampaikannya, apresiasi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah tidak hanya diberikan piala saja, tetapi juga program infrastruktur yang bisa mendongkrak perekonomian di daerah. Keterbatasan lahan juga menjadi masalah dalam penyediaan perumahan bersubsidi. Karena itu, Jokowi akan berjanji untuk mempercepat penyelesaian tersebut. Untuk itu Jokowi meminta daerah menyiapkan bank tanah atau _land bank_ sehingga ketika ada pembangunan sudah tersedia tanahnya.
Berikutnya adalah terkait dengan perencanaan dan pengendalaan tata ruang terutama integrasi perumahan dan fasilitas publik. "Banyak pengembang menarik diri karena susah mendapatkan fasilitas air bersih atau tidak terintegrasi dengan transportasi umum. Ini menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk melihat itu semua agar pembangunan bisa berjalan dengan maksimal," ujarnya.
Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang telah berkontribusi secara signifikan dalam kemudahan layanan perizinan dalam pembangunan rumah untuk MBR di daerah dalam rangka Program Satu Juta Rumah. Pemerintah dimaksud adalah Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Jawa Barat. Untuk Kabupaten yakni Pemerintah Kabupaten Maros, Bandung, dan Kabupaten Malang serta di tingkat Pemerintah Kota penghargaan diberikan kepada Jambi, Pontianak dan Pemerintah Kota Manado.
"Kami memberi penghargaan pada Pemprov, Pemkab, Pemkot yang memberi kontribusi dalam kemudahan perizinan pembangunan rumah. Contoh di Pontianak izin sekarang dapat diperoleh hanya dalam waktu 6,5 jam," kata Basuki dalam laporannya kepada Presiden Jokowi.
Ditambahkannya untuk mengurangi backlog perumahan, Pemerintah mencanangkan Program Satu Juta Rumah pada 29 April 2015. Program ini merupakan gerakan bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha (pengembang), dan masyarakat untuk menyediakan hunian yang layak, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Dari sisi capaian, secara kumulatif, dari 2015 hingga Agustus 2017 telah dibangun sebanyak 2 juta unit rumah di tanah air, dengan alokasi APBN dan subsidi sebesar Rp. 37,5 Triliun.
Usai acara pembukaan, Presiden Joko Widodo dan Menteri Basuki men
