Kementerian PUPR lakukan monitoring kesepakatan bersama dengan BI soal transaksi non tunai di jalan tol

Jakarta, 7 Agustus 2017 (Antara) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan monitoring kesepakatan bersama dengan Bank Indonesia (BI) terkait dengan transaksi non tunai di jalan tol. Kedua pihak sepakat untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi agar Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) bisa terlaksana dengan baik.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono usai menggelar rapat dengan Gubernur BI Agus Martowardjojo di Kantor Kementerian PUPR lantai 17 mengatakan, program transaksi non tunai di jala tol akan dilakukan dengan empat tahapan. Pertama adalah melakukan elektronifikasi jalan tol yang akan dimulai pada Oktober 2017. Kedua adalah melakukan integrasi jalan tol pada Desember 2017. Ketiga melakukan integrasi jalan tol dengan konsorsium Electronic Transaction Consortium (ETC) pada Desember 2017 dan keempat melakukan multilane free flow di Desember 2018.

"Saat ini kondisi e-payment di jalan tol masih 28 persen. Rata-rata di Jabodetabek kurang lebih 33 persen dan ruas yang sudah menerapkan e-payment mencapai 58 persen. Sementara pada periode Lebaran terjadi peningkatan penggunaan uang elektronik mencapai 32 persen," katanya.

Menteri Basuki mengatakan, target ke depan pada Oktober 2017, penggunaan uang elektronik di jalan tol harus bisa mencapai 100 persen. Karena itu beberapaa upaya akan dilakukan seperti melakukan sosialisasi dan edukasi penggunaan uang elektronik di jalan tol. Kemudian menreapkan kewajiban penerapan transasksi non tunai secara multibank.

"Standarisasi SOP rekonsiliasi dan setelmen serta pengembangan monitoring tools transaksi non tunai termasuk perluasan GTO di ruas tol perkotaan. Selain itu juga akan disiapkan regulasi terkait transaksi non tunai di jalan tol," katanya.

Sampai Juni 2017, penetrasi transaksi tol non tunai di Jabodetabek seperti Jakarta-Tangerang, Cawang-Tomang-Pluit, PondokAren-Serpong, Pondok Aren-Bintaro-Ulujami, JORR W1 rata-rata masih sebesar 33 persen, non Jabodetabek seperti Semarang-Solo Seksi 1 dan 2 masih sekitar 19 persen dan jalan tol luar Jawa seperti Belawan-Medan-Tanjung Morawa, Ujung Pandang sesi 1 dan sesi 2, Makassar Sesi IV dan Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa masih sekitar 14 persen.

"Ke depan pemerintah akan menaikan transaksi non tunai menjadi 100 persen dengan lebih menggencarkan program sosialisasi terutama kepada perbankan yang akan menerbitkan kartu ETC tersebut," katanya.

Sejauh ini Kementerian PUPR sudah melakukan langkah evaluasi seperti dampak kampanye yang belum cukup terasa di masyarakat sehingga tingkat penetrasi rendah, program diskon dan penjualan belum berjalan namun saat melakukan program diskon selama musim lebaran cukup efektif untuk meningkatkan penetrasi tersebut, masih ada beberapa masalah teknis pada ujicoba SAM Multiaplet di cluster 1, ada isu biaya dan waktu pengembangan sistem SAM Multiaplet untuk seluruh ruas tol lainnya, serta perlu dorongan agar pengguna jalan tol menggunakan uang elektronik.

Rencananya Kementerian PUPR akan melakukan kampanye nasional lebih intensif melalui media, penjualan uang elektronik secara masih di gerbang-gerbang tol Percepatan, implementasi bagi bank yang akan bergabung dalam e-payment tol, percepatan pengembangan SAM Multiaplet termasuk monitoring tools di ruas lainya bagi bank yang sudah siap secacra bisnis dan teknis, penerapann konfigurasi GTO : Hybrid = 60:40 dan penambahan gerbang full non tunai, penambahan 18 lokasi top up dan finalisasi penerbitan Repermen PUPR tentang transaksi tol non tunai.

Untuk itu Kementerian PUPR akan melakukan pembentukan dan penunjukan konsorsium ETC, melakukan kajian ITS dari Korea, Grant kajian dari MLFF Hungaria, workshop dan ujicoba teknologi MLFF dan penerapan SLFF dan MLFF secara bertahap. Untuk tahapan implementasi akan dilakukan di jalan tol Jagorawi, JORR, Cluster 1 & Soreang-Pasir Koja, Jagorawi & Ciawi- Sukabumi, Jalan tol Perkotaan Surabaya dan Jalan Tol Perkotaan Semarang.

Sementara Gubernur BI Agus Martowardjojo mengatakan, akan membuat program kampanye yang menarik sehingga bisa menaikan e-payment dari 28 persen menjadi 100 persen. Untuk itu BI akan memberikan diskon harga khusus kepada perbankan yang mau menerbitkan ETC tersebut. "Jadi tim perbankan akan susun program kampanye tiap segmen kepada bank besar dan bank kecil," katanya.

BI akan mendorong agar perbankan mau menerbitan kartu tersebut sehingga dengan demikian transaksi di lingkungan inter operated dan inter connection bisa berjalan dengan baik. Nantinya para pengguna jalan tol hanya perlu bertransaksi di gerbang tol  terutama saat masuk dan saat keluar pintu tol saja.