Antara Wellbeing Research gelar FGD dengan Universitas Azzahra

Antara Wellbeing Research gelar FGD dengan Universitas Azzahra

Dr. Jadi Surijadi menyampaikan presentasinya di acara FGD 'Indeks Kemaslahatan Dana Desa (IKDD)' (Antara)

Jakarta (Antara) -- Antara Wellbeing Research (AWR), Kerjasama Operasional (KSO) antara Perum LKBN Antara (Antara) dan Wellbeing Institute, menyelenggarakan event Focused Group Discussion (FGD) dengan Universitas Azzahra yang mengusung topik 'Indeks Kemaslahatan Dana Desa (IKDD)' di Universitas Azzahra di Jakarta, Sabtu (10/6).

Dipimpin oleh Prof. Sutarmadi (Univ. Azzahra), dengan moderator oleh Dr. jadi Surijadi (AWR), dan Rahmat Fauzi, SE, M.E.Sy., sebagai notulen. event ini diikuti oleh 10 peneliti dana desa yang merupakan mahasiswa S2 Universitas Azzahra, tiga orang tenaga pendamping dana desa, satu orang koordinator dana desa tingkat kecamatan, dan dua orang pengamat.

FGD merupakan tahapan yang krusial dalam seluruh spektrum penelitian dana desa, yang terdiri dari: observasi; wawancara terstruktur; FGD; rancangan instrumen kuesioner responden; pengumpulan data; analisis data; kesimpulan dan saran.

FGD tersebut berhasil melahirkan empat variabel atau critical success factors (CSF) dalam obyek kajian IKDD, yaitu:

1)    Aspek Pembangunan Infrastruktur Desa (X1)
2)    Aspek Transparansi, Regulasi dan Sosialisasi Dana Desa (X2)
3)    Aspek Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (X3)
4)    Aspek Peningkatan Kearifan Lokal (X4)

Lebih jauh lagi, dari keempat variabel tersebut diuraikan dalam 15 key performance indicators (KPI). Sedangkan bobot atau tingkat partisipasi ditetapkan secara berurutan sebesar 50 persen, 17 persen, 21 persen, dan 12 persen.

Hampir seluruh peserta FGD menyepakati kalau variabel tersebut tidak bisa diukur secara kuantitatif karena hal ini merupakan relatif baru bagi evaluasi dana desa.

Dalam bentuk Indeks, IKDD akan diukur dengan menggunakan instrument persepsi, partisipasi dan akseptabilitas (PPA) masyarakat, pada unsur keempat variabel diatas. Responden yang berhak untuk menilai adalah warga masyarakat setempat. Konsekuensi logisnya subjek penilai, akan berjumlah sangat banyak dan memerlukan administrasi pengelolaan data yang cukup besar.
Selain itu juga diperlukan survey berbasis electronic questionnaires (e-Q) dan publikasi.

Selain itu, dalam diskusi ini disepakati kalau ada konsekuensi dalam instrumen pengukuran PPA masyarakat, seperti:

1. PPA masih relatif baru, sehingga diperlukan edukasi publik
2. Tak semua orang memahami TI
3. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kegitan survey ilmiah

Mengingat pentingnya data yang dihimpun dari IKDD, AWR dan Universitas Azzahra sepakat akan menyampaikan hasil survey tersebut kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Mengomentari FGD ini, Dr. Jadi Surijadi, mengatakan, "Sebagai pelopor, AWR dan Universitas Azzahra telah mengalokasikan segala sumber daya untuk mengimplementasikan sistem ini. Kami mendorong semua pihak untuk turut terlibat dan menjadikan PPA masyarakat sebagai instrumen penilaian atas ilmu sosial."

Editor: PR Wire
COPYRIGHT © ANTARA 2017