JAKARTA (Antara) -- Sebagai negara dengan jumlah danau mencapai 840 danau dengan total luas mencapai 7.103 KM persegi, Indonesia membutuhkan pengelolaan danau secara berkelanjutan yang melibatkan berbagai pihak, tak hanya pemerintah, tapi juga swasta dan masyarakat secara luas.
Danau tidak hanya berfungsi sebagai penyedia sumber air (baku), maupun untuk pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi lainnya, tapi juga memiliki potensi tinggi untuk menyokong pertumbuhan ekonomi melalui pariwisata.
Dalam pidatonya di acara 'Lokakarya Nasional Pengelolaan Danau Berkelanjutan: Sinergi Program dan Peran para Pemangku Kepentingan' di Jakarta, 9-10 Mei 2017, Menteri BPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, sebagai negara yang memiliki ratusan danau, Indonesia perlu melakukan upaya terobosan agar dapat mengatasi permasalahan pengelolaan danau.
"Penyelamatan danau sangat mendesak untuk ditangani agar danau tetap mampu memberikan manfaat bagi kehidupan manusia," ujar Menteri Bambang.
Bambang menambahkan multiguna ekosistem danau dalam menopang kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya memerlukan sistem pengelolaan yang memenuhi kaidah tata ruang yang benar, regulasi dan kelembagaan yang jelas, serta kelestarian fungsi ekosistemnya yang terus terjaga.
Lebih lanjut, Menteri Bambang menekankan pengelolaan danau berkelanjutan tidak hanya dikerjakan oleh satu lembaga/institusi secara eksklusif, namun membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk swasta dan masyarakat.
"Agar upaya kolaboratif ini dapat berjalan, maka dibutuhkan koordinasi yang baik dari seluruh pemangku kepentingan, terutama di antara para pemangku kepentingan kunci yang menjadi penentu dan motor penggerak seluruh proses," tegas Menteri Bambang.
Penyelenggaraan lokakarya pengelolaan danau memiliki tiga tujuan utama. Pertama, mengidentifikasi isu-isu penting dalam pengelolaan danau. Kedua, mendapatkan solusi penanganan, mulai dari perencanaan, kelembagaan, dan regulasi untuk mewujudkan pengelolaan danau berkelanjutan. Ketiga, membangun koordinasi antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan keseimbangan aspek ekologi dan ekonomi dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah.
