Jakarta (Antara) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) Rakyat Basuki Hadimuljono memastikan tidak ada proyek dan program strategis nasional yang mangkrak sesuai dengan pesan Presiden Joko Widodo.
"Pesan Presiden, jangan sampai ada proyek dan program yang mangkrak. Kalau belum selesai tidak apa-apa, yang penting jalan," kata Menteri Basuki setelah rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait evaluasi program strategis nasional di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.
Pada kesempatan rapat tersebut dilakukan evaluasi terhadap 225 proyek dan 1 program di 14 sektor infrastruktur yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.
Perkembangan terkini diketahui bahwa terdapat 20 proyek atau 9 persen telah selesai, proyek yang memasuki tahap konstruksi sebanyak 94 proyek atau 42 persen, 13 persen proyek atau 5 persen dalam tahap transaksi, serta 83 proyek atau 37 persen dalam tahap perencanaan.
"Itu hanya diklasifikasikan saja, misalnya proyek bendungan di Kementerian PUPR pada 2017 ada dua yang selesai yang dikerjakan untuk program 49 waduk. Nanti 2018 ada lima selesai tapi kalau prosentase tadi tidak ada kategorinya cepat atau medium," katanya.
Rentang waktu yang diperlukan dalam proyek strategis nasional rata-rata selama lima tahun.
Selain itu kata Basuki mengingat proyek-proyek strategis nasional telah memasuki tahun ketiga, evaluasi terus dilakukan.
"Karena sudah tahun ketiga kan jadi supaya tidak ada yang mangkrak lagi, diminta dicek lagi mana yang masih terkonfirmasi masuk sebagai proyek strategis nasional dan mana yang perlu dikeluarkan," katanya.
Basuki memperkirakan tidak diperlukan penambahan proyek baru misalnya untuk pengadaan pesawat yang tidak perlu masuk dalam daftar proyek strategis nasional.
"Bukan berarti proyek yang tidak masuk Perpres proyek strategis nasional terus berhenti. Misalnya saya punya proyek irigasi tidak masuk proyek strategis nasional, jalan terus. Jadi proyek kami ini juga tidak semuanya proyek strategis nasional," pungkasnya.
