Senin, 21 Agustus 2017
  • Anggota Komisi II DPRD Kota Bontang Suwardi mendorong pemerintah kota untuk mengoptimalkan potensi sektor nonmigas dalam meningkatkan pendapatan daerah, seperti pertanian dan perikanan, seiring terjadinya penurunan harga migas ...

  • Ketua Fraksi Hanura DPRD Bontang Arif menyesalkan terjadinya kelangkaan material plat nomor kendaraan bermotor di daerah setempat, sehingga warga lebih memilih untuk membuat plat kendaraan sendiri.Arif saat ditemui Rabu, ...

  • Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Bontang Bakhtiar Wakkang prihatin dengan aksi perampokan disertai pembunuhan yang menimpa pemilik toko emas Sejati H Amir di Bontang, Minggu (10/1).Menurut Bakhtiar, Senin, kejadian itu akan ...

  • Komisi II DPRD Kota Bontang memastikan Presiden Joko Widodo telah menyetujui pembangunan kilang minyak berkapasitas 3.500 barel di Bontang.Ketua Komisi II DPRD Bontang Ubayya Bengawan saat dihubungi di Bontang, Sabtu, ...

  • Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Bontang Nursalam menyarankan pemerintah kota menarik penyertaan saham di BPD Kaltim untuk menyelesaikan tunggakan utang kepada kontraktor senilai Rp68 miliar.Nursalam saat dihubungi di ...

  • Fraksi Hanura Perjuangan DPRD Kota Bontang mendesak pembentukan panitia khusus terkait kegiatan "Singa Cup" beberapa waktu lalu yang dinilai melanggar kesepakatan Badan Anggaran, karena tercantum dalam batang tubuh APBD ...

  • Ketua DPRD Kota Bontang Kaharudin Jaffar berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengusulkan agar penjabat wali kota Bontang yang diusulkan untuk mengisi kekosongan kursi wali kota pada Maret 2016 bisa berasal dari ...

  • Ketua DPRD Bontang Kaharuddin Jafar menerima kedatangan rombongan KPU beserta Panwaslu untuk dengan menyerahkan dokumen hasil pemilukada, dan dilanjutkan dengan proses pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, karena ...

  •   Rombongan Komisi III DPRD Kota Bontang bersama Dinas Pekerjaan Umum melakukan inspeksi mendadak di sejumlah titik lokasi pembangunan yang memiliki tenggat waktu hingga 28 Desember 2015.Sidak yang dipimpin Ketua Komisi III ...

  • Komisi II DPRD Kota Bontang meminta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 mengenai retribusi jasa kepelabuhanan dibahas pada 2016, karena tingginya biaya "clearance in/out" sehingga ...

Generated in 0.026 seconds memory usage: 0.36 MB