Dissosnaker Rintis WKSBM di 15 Kelurahan

Bontang (ANTARA News Kaltim) - Suasana penguatan kepengurusan kelembagaan WKSBM yang dipandu narasumber dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarmasin, tampak berdiri Lurah Telihan A Samad yang sedang mengarahkan pembuatan komitmen WKSBM Telihan. (Suratmi/ANTARA News Kal

Berita Terkait
Bontang  (ANTARA News Kaltim) - Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dissosnaker) Kota Bontang Kalimantan Timur merintis pembentukan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) di 15 kelurahan.

"Jumlah itu sudah mencapai 100 persen atau melampaui target nasional bidang sosial yang hanya 60 persen. Pembentukan WKSBM ini merupakan tuntutan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial sebagai urusan wajib yang harus dilaksanakan karena itu bunyi SPM," kata Kepala Dissosnaker Kota Bontang, Irawan Priyantoro, di Bontang, Rabu.

Dia menuturkan saat ini kepengurusan WKSBM bervariasi dalam strukturnya karena kelembagaan formal dan informal yang ada di setiap kelurahan berbeda sehingga kelurahan diberikan otonom untuk menyusun WKSBM.

"WKSBM merupakan induk organisasi di kelurahan yang akan bersinergi dengan kelembagaan lokal yang formal (berbadan hukum) maupun tidak formal (belum berbadan hukum)," ujarnya.

Gambaran WKSBM secara umum merupakan sistem kerjasama antara keperangkatan pelayanan sosial (KPS) di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.

"WKSBM ini sangat penting karena menyinergikan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kelurahan, wadah kerja sama antarkeperangkatan pelayanan sosial (KPS) dalam menjangkau sasaran sehingga tidak tumpang tindih," ujarnya.

Sasaran WKSBM meliputi 22 penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yakni anak balita telantar, anak terlantar, anak nakal, anak jalanan. Wanita rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, tuna susila, pengemis, gelandangan, bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan, korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif (NAPZA).

Keluarga fakir miskin, keluarga berumah tak layak huni, keluarga bermasalah sosial psikologis, komunitas adat terpencil, korban bencana alam, korban bencana sosial, pekerja migran, penderita HIV/AIDS, dan keluarga rentan.

Irawan menambahkan, maksud penumbuhan WKSBM adalah dalam menyelenggarakan Usaha Kesejahteraan Sosial dapat berlangsung secara sinergis di lingkungan masyarakat sesuai namanya berbasis masyarakat.

Dengan terbentuknya WKSBM selain terlaksananya UKS yang sinergis di tingkat lokal, katanya, juga akan terpelihara nilai-nilai lokal yang mendukung semangat kebersamaan antar lembaga komunitas lokal.

"Yang terpenting lagi adalah terwujudnya kepedulian masyarakat sebagai salah satu modal sosial menuju ketahanan sosial masyarakat," katanya. (*)

Editor: Arief Mujayatno
COPYRIGHT © 2014

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antarakaltim.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar