Jumat, 22 September 2017

Baksos TMKK Targetkan Layani 200 Akseptor

id bkkbn kaltim, eli kusnaeli, tmkk, kb gratis, tni, kota bangun, puskesmas rimba ayu
 Baksos TMKK Targetkan Layani 200 Akseptor
Petugas medis sedang melakukan pemasangan alat kontasepsi implan kepada akseptor di Puskesmas Rimba Ayu Kecamatan Kota Bangun pada kegiatan Baksos TMKK 2017 (ANTARA Kaltim/Rachmad)
Tenggarong (ANTARA Kaltim) -  Bakti Sosial (Baksos) Tentara Manunggal KB-Kesehatan (TMKK) di Puskesmas Rimba Ayu , Kecamatan Kota Bangun Kabupaten , Kutai Kartanegara (Kukar) di tergetkan melayani pemasangan kontrasepsi sebanyak 200 akseptor.

"Kegiatan  Baksos TMKK ini  merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MOU antara Panglima TNI  dan Kepala BKKBN RI  pada 12 Pebuari 2009  di Auditorium BKKBN RI di Jakarta,"kata Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, Eli Kusnaeli ditemui usai pembukaan Baksos TMKK, rabu (9/8).

Ia mengatakan  minat dari masyarakat untuk  ber KB di Kecamatan Kota Bangun cukup tinggi, sehingga kita menargetkan 200 akseptor yang akan dilayani. meskipun target pemasangan alat kontrasepsi sebanyak 200 akseptor nantinya  sudah tercapai, tetapi jika warga terus berdatangan minta dilayani  maka akan terus dilayani hingga hari berikutnya.

Menurutnya hingga saat ini  jumlah yang  terdaftar sudah 150  calon akseptor dan warga terus berdatangan untuk minta dilayani pemasangan alat kontrasepsi secara gratis dari para tim medis  yang telah dipersiapkan  oleh  BKKBN Kaltim, bidan Puskesmas Rimba Ayu dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) cabang Kukar.

Lanjut dia jika kerjasama antara BKKBN dan TNI serta tokoh masyarakat, tokoh agama serta instansi lainnya merupakan  akselarasi percepatan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK) mewujudkan  keluarga kecil bahagia sejahtera.
 
Dikemukakannya  salah satu belum optimalnya program KKBPK  di Kaltim karena  minimnya tenaga PLKB,  sehingga dukungan  sejumlah pihak  seperti TNI melalui Babinsa terjun langsung kemasyarakat memberikan penyuluhan dan mengajak masyarakat ber KB sangat membantu program KKBPK.

Eli menjelaskan berdasarkan hasil evaluasi BKKBN Kaltim pada 25 Juli lalu,  pencapaian target Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) baru mencapai 40 persen,  seharusnya dalam enam bulan pencapaian  50 peren. Tetapi dengan adanya dukungan dan kerjasama semua pihak maka BKKBN Kaltim Optimis Kontrak Kinerja yang ditargetkan akan tercapai.

Sementara itu Komandan Korem 091/ASN Brigjen TNI Irham  Waroihan yang diwakili Pasi Wanwil Ster Rem 091/ASN ,  Kapten Herman Dama mengatakan komitmen dan dukungan TNI terhadap Program KB tidak diragukan lagi, karena prajurit TNI memberikan contoh memiliki dua anak sesuai anjuran pemerintah melalui BKKBN.

"Selain itu  dukungan TNI  terhadap program BKKBN  adalah menurunkan anggota Babinsa membantu mencari akseptor,"katanya.

Ia berharap warga di Kecamatan Kota Bangun hendaknya memanfaatkan kegiatan TMKK   bekerjasama dengan pihak  BKKBN Kaltim , Dinas Pengendalian penduduk dan KB  Kukar serta Dinas Kesehatan  Kukar melalui Puskesmas Rimba Ayu  sebagai tempat pelayanan  KB gratis.

Hal senada juga disampaikan Bupati Kukar Rita widyasari yang diwakili Kapala Dinas Pengendalian Penduduk  dan KB Kutai Kartanegara, Basri Hasan bahwa kegiatan TMKK untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

"Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI dalam kemanunggalan dengan rakyat, kegiatan yang bersinergi ini dapat dilaksanakan terus menerus,"katanya.

Basri Hasan mengungkapkan  hingga bulan Juni 2017  berdasarkan data bahwa pencapaian peserta KB baru sebanyak 18.715 akseptor atau sekitar 30,31 persen. Sedangkan untuk pencapaian KB aktif telah dicapai sebanyak 84.681 akseptor.

Sementara itu Muslihah salah satu akseptor menyatakan sangat senang dengan adanya pelayanan KB gratis yang dilaksanakan di Kecamatan Kota Bangun di Puskesmas Rimba Ayu.

"Saya sangat senang dan merasa terbantu adanya  pelayanan KB gratis, sebab  kondisi  ekonomi keluraga sedang mengalami kesulitan,” katanya.

Muslihah menuturkan bahwa suaminya baru saja terkena PHK oleh perusahaan pertambangan batu bara, jadi saat ini kesulitan ekonomi dan suaminya  bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

"Oleh karena itulah  kami sepakat untuk tidak menambah anak "dua anak cukup"  sesuai anjuran pemerintah," katanya. (*)
 


 

Editor: Rahmad

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga

Generated in 0.0131 seconds memory usage: 0.41 MB