Kaltim Apresiasi BKKBN Tingkatkan Kualitas Penyuluh KB

id bkkbn kaltim,eli kusnaeli, workshop, asisten pemerinyahan setprov kaltim, meiliana, pkb/plkb
Kaltim Apresiasi BKKBN Tingkatkan Kualitas Penyuluh KB
Asiten pemerintahan Setprov Kaltim, Meilina ketika membuka workshop pemanfataan IT dan Media advokasi KIE bagi PKB/PLKB (Bkkbn Kaltim/Adit)
Samarinda (ANTARA Kaltim) -  Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah BKKBN setempat dalam upaya meningkatkan kemampuan para Penyuluh KB, sehingga semakin mumpuni membina masyarakat meningkatkan ketahanan keluarga.

"Penyuluh KB merupakan ujung tombak dalam mewujudkan keberhasilan program KB, jadi melalui pelatihan yang digelar tiga hal mulai hari ini, tentu dampaknya akan signifikan terhadap pembangunan kependudukan," ujar Meiliana, Asisten I Pemprov Kaltim di Samarinda, Selasa.

Hal itu dikatakan Mei, ditemui setelah pembukaan Workshop Pemantapan Informasi Teknologi (IT) dan Media Advokasi serta Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) bagi Penyuluh KB se-Kaltim.

Menurut Mei, penyuluh tidak harus bertatap muka dengan masyarakat dalam memberikan pengetahuan mengenai ketahanan keluarga, meningkatkan kualitas keluarga, pendamping kegiatan remaja dan lainnya, karena bisa memanfaatkan perkembangan IT.

"Turun ke masyarakat tetap harus dilakukan, namun tidak harus tiap hari karena di saat-saat tertentu tetap harus menemui warga. Sedangkan pembinaan setiap hari bisa memanfaatkan IT melalui grup atau jalur pribadi media sosial seperti Facebook WatsApp, Line, Twitter, dan lainnya," ucap Mei.

Dilanjutkannya, pertemuan dengan Penyuluh KB berstatus PNS yang berjumlah 177 orang saat ini, merupakan yang pertama kali dilakukan setelah dialihkan statusnya di era otonomi daerah sejak tahun 2004.

Untuk itu, pertemuan pertama ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin bagi penyuluh karena inti dari pertemuan ini adalah mengenai sertifikasi bagi penyuluh.

"Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi bagi penyuluh KB yang hadir dalam pertemuan ini. Dalam beberapa hari ke depan kita akan melakukan sosialisasi sekaligus memetakan sertifikasi bagi penyuluh KB PNS se-Provinsi Kaltim," katanya.

Ia melanjutkan, sebagai implementasi UU nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diterbitkan Surat Edaran Mendagri tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga surat edaran ini harus menjadi pegangan. (*)

Editor: Rahmad

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga

Generated in 0.0144 seconds memory usage: 0.35 MB