Sabtu, 24 Juni 2017

Disdikpora Tidak Beri Pembelaan Pejabat Pelaku Pencabulan

id penajam, pelaku pencabulan, oknum, disdikpora ppu, marjani,
Penajam (ANTARA Kaltim) -  Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tidak akan memberikan pembelaan kepada oknum pejabat instansi tersebut yang diduga melakukan percobaan pencabulan terhadap siswi SMP.

"Kami tidak akan lakukan pembelaan atas perbuatan oknum pejabat itu, karena kejadiannya bukan di jam kerja atau lingkungan sekolah," kata Kepala Disdikpora Kabupaten Penajam Paser Utara Marjani ketika ditemui di Penajam, Rabu.

Disdikpora Kabupaten Penajam Paser Utara menolak melakukan pembelaan terhadap oknum pejabat berinisial RD, karena tidak tahu secara pasti peristiwa percobaan pencabulan tersebut.

"Kami tidak akan memberikan pembelaan secara khusus kepada RD atas perbuatannya itu," tegasnya.

Marjani menyerahkan sepenuhnya kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta Inspektorat untuk menindaklanjuti kasus dugaan percobaan pencabulan yang dilakukan RD.

"Perbuatan yang dilakukan RD itu bukan merupakan perbuatan terpuji dan menjadikan nama Disdikpora tercoreng dengan ada laporan yang disampaikan keluarga korban ke polisi," tambahnya.

Pada sekitar April 2017, oknum pejabat Disdikpora Kabupaten Penajam Paser Utara berinisial RD dilaporkan ke polisi, karena diduga melakukan percobaan pencabulan terhadap Dn (15), siswi kelas IX salah satu SMP di daerah itu.

RD sempat ditahan di Mapolres Penajam Paser Utara untuk dimintai keterangan, namun dilepas sehari berselang karena polisi belum memiliki cukup bukti untuk menjeratnya.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Penajam Paser Utara menyatakan RD terbukti bersalah, karena mencoba melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap anak di bawah umur.

Hasil kesimpulan terkait kasus percobaan pencabulan yang dilakukan RD itu didapat melalui pemeriksaan yang dilakukan bersama Inspektorat.

BKPP Kabupaten Penajam Paser Utara saat rapat dengan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan juga merekomendasikan pemberian sanksi kepada RD berupa penonaktifan dari jabatannya.(*)

Editor: Rahmad

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga

Generated in 0.0527 seconds memory usage: 0.35 MB