Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa
seluruh program pembangunan infrastruktur prioritas nasional harus sudah
selesai pada 2017-2018.
"Tahun 2017-2018, kita ingin seluruh program infrastruktur
prioritas nasional harus bisa diselesaikan," kata Presiden Jokowi ketika
memimpin rapat kabinet terbatas membahas pembiayaan infrastruktur di
Kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Presiden menyebutkan pembangunan infrastruktur tidak bisa
ditunda-tunda lagi karena begitu diundur atau ditunda maka pembiayaan
untuk itu akan semakin membesar.
"Kita ingin pembangunan infrastruktur juga mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi kita," katanya.
Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi meminta laporan mengenai
pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan baik
yang bersumber pada APBN, nonanggaran pemerintah baik swasta murni, BUMN
murni, maupun kerja sama pemerintah-swasta dengan jaminan pemerintah.
Menurut Presiden, jika pihak swasta tidak mau membiayai bidang
infrastruktur maka bisa ditawarkan skema kerja sama pemerintah-swasta
atau kerja sama BUMN/BUMD dan swasta.
"Jika tidak ada yang mau ambil peluang-peluang itu maka bisa diberi
penugasan kepada BUMN atau BUMD dan terakhir baru ditempuh pembiayaan
dari APBN atau APBD," katanya
Presiden juga menyebutkan sekuritisasi untuk mendapatkan anggaran
yang "fresh dari pasar bisa dilakukan sehingga bisa mempercepat
pembangunan infrastruktur tidak hanya di Jawa tapi juga di luar Jawa.
"Saya lihat di lapangan tidak banyak kendala dan hambatan, hanya
kecil-kecil terutama berkaitan dengan pembebasan lahan," katanya.
Menurut Jokowi, apapun yang berkaitan dengan pembiayaan
infrastruktur harus didetilkan lagi utamanya untuk LRT Jabodetabek, KA
cepat Jakarta-Bandung dan Kereta Kencang Jakarta-Surabaya serta jalan
tol.
"Mungkin kalau ada kesulitan pembiayaan bisa disampaikan pada sore hari ini," kata Presiden Jokowi. (*)
Presiden: Program Infrastruktur Prioritas Nasional Selesai 2017-2018
Selasa, 11 April 2017 17:20 WIB