Jakarta (ANTARA News) - Hasil survei nasional lembaga penelitian
Indo Barometer terkait evaluasi dua setengah tahun pemerintahan Joko
Widodo menunjukkan adanya kepuasan dari mayoritas publik terhadap
kinerja Presiden.
"Mayoritas publik puas terhadap kinerja Presiden Jokowi," ujar
Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari dalam acara pemaparan hasil
survei di Jakarta, Rabu.
Survei Indo Barometer dilakukan di 34 Provinsi pada tanggal 4-14
Maret 2017 dengan jumlah responden 1.200 orang dengan margin error
sebesar kurang lebih 3,0 persen.
Menurut Qodari, sebanyak 66,4 persen responden menyatakan puas
terhadap kinerja Presiden Joko Widodo, sedangkan 32 persen menyatakan
tidak puas dan 1,6 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Dia mengatakan berdasarkan pertanyaan yang dilontarkan, mayoritas
responden yang menyatakan puas terhadap kinerja Jokowi menyatakan akan
kembali memilih Jokowi dalam Pilpres 2019.
Sementara yang tidak puas menyatakan memilih Prabowo Subianto.
Dia mengatakan tingkat keyakinan publik terhadap kemampuan Presiden
Joko Widodo dalam memimpin Indonesia ke depan yang lebih baik sebesar
69,2 persen, publik yang merasa tidak yakin sebesar 27,0 persen, dan
yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 3,7 persen.
"Mayoritas publik atau 82 persen menyatakan bahwa negara sedang
bergerak ke arah yang benar, sebanyak 5,2 persen masih berpendapat
bergerak ke arah yang salah, dan 12,8 persen tidak tahu atau tidak
jawab," ujar dia.
Adapun keberhasilan pemerintahan Jokowi menurut publik antara
lain program pembangunan yang meningkat, pelayanan pendidikan lebih
baik, kartu indonesia sehat, infrastruktur jalan lebih baik, kestabilan
harga di daerah terpencil, kebijakan tol laut, pemberantasan korupsi,
eksekusi mati pengedar narkoba, hubungan dengan Arab Saudi dan
lain-lain.
Sedangkan kegagalan pemerintahan Jokowi menurut publik antara
lain pemimpin boneka, harga kebutuhan pokok belum stabil, pelayanan
kesehatan buruk, perekonomian rakyat terlalu pro Tiongkok, terkait
stabilitas politik, keterbatasan lapangan pekerjaan, penegakan hukum
tidak netral, kasus SARA, kualitas pendidikan, dan lain-lain. (*)
Survei: Mayoritas Publik Puas Kinerja Jokowi
Rabu, 22 Maret 2017 14:05 WIB