Samarinda (ANTARA Kaltim) - Evaluasi secara merata dan besar-besaran wajib dilakukan seluruh instansi pemerintah di Provinsi Kalimantan Timur karena defisit anggaran diperkirakan masih akan terjadi pada 2017, kata Wakil Ketua DPRD Kaltim Henry Pailan Tandi Payung.
"Belajar dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kaltim 2016 yang mendapat evaluasi dari pemerintah pusat, tahun depan tidak ada instansi yang luput dari evaluasi," kata Henry Pailan dalam penjelasannya di Samarinda, Selasa.
Ia berharap melalui evaluasi menyeluruh tersebut, APBD Kaltim akan lebih efektif dan efisien dalam menghadapi turunnya pendapatan daerah, sehingga semua program yang dilaksanakan lebih terarah dan terukur.
"Semua harus menerima kenyataan kalau anggaran daerah menurun. Semua instansi pemerintah daerah wajib dievaluasi tanpa terkecuali Sekretariat DPRD Kaltim. Jadi, tidak boleh ada instansi yang enggan dievaluasi anggarannya," ujarnya.
Perubahan APBD 2016 Kaltim yang disahkan DPRD setempat pada akhir Oktober lalu sebesar Rp8,24 triliun, turun sekitar Rp2,85 triliun atau 25,72 persen dibanding APBD murni yang ditetapkan sebesar Rp11,09 triliun.
Sementara kekuatan APBD Kaltim pada 2017 diperkirakan sekitar Rp7 triliun hingga Rp8 triliun.
"Melalui evaluasi, nantinya akan terlihat mana saja program yang harus segera dilaksanakan atau sebaliknya. Hal ini penting agar jangan sampai mengganggu program pelayanan dasar kepada masyarakat," tambah Henry.
Ia menambahkan paradigma dalam penyusunan anggaran sudah berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, karena pemerintah pusat sudah menegaskan bahwa arah kebijakan anggaran mulai dari pusat hingga daerah harus berbasis kinerja.
"Kesejahteraan pegawai, pendidikan dan kesehatan merupakan tiga hal pokok yang perlu diprioritaskan, karena selain bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, juga berimplikasi terhadap perkembangan pembangunan SDM Kaltim di masa depan," tuturnya.
Sedangkan penyediaan anggaran konsumsi, alat tulis kantor, perjalanan dinas, dan acara-acara bersifat seremonial perlu dipertimbangkan lagi karena grafiknya terus meningkat setiap tahunnya.
Selain itu, lanjut Henry, sejumlah proyek yang dibiayai dengan skema anggaran tahun jamak dan nilainya sangat besar juga mesti dievaluasi.
"Sesuai dengan peraturan dan arahan dari pemerintah pusat, kalau memang daerah mengalami kesulitan anggaran, maka proyek tahun jamak bisa ditunda kelanjutannya dengan mendahulukan program yang bersentuhan langsung ke masyarakat," kata legislator dari Partai Gerindra.
Ia menegaskan semua itu bisa terlaksana apabila pemerintah dan DPRD memiliki kesepahaman terkait cara pandang prioritas anggaran daerah.(*)
DPRD Kaltim: Evaluasi Anggaran Seluruh Instansi Pemerintah
Selasa, 15 November 2016 17:51 WIB