Samarinda (ANTARANews - Kaltim) - Gubernur Kaltim mempertanyakan unsur kerugian negara, terkait  penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus pengelolaan dana hasil penjualan lima persen saham PT. Kaltim Prima Coal (KPC) yang menjadi milik Pemkab Kutai Timur Rp576 miliar.

"Saya heran dengan keputusan Kejagung ini. Kasus korupsi adalah tindakan penyelewengan yang merugikan negara. Kenyataannya, pengelolaan dana itu telah berkembang Rp792 miliar. Jadi dimana letak kesalahan atau kerugian negara yang ditimbulkan," kata Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak di Samarinda, Rabu.

Ia mengutip keterangan Bupati Kutim Ir, Isran Noor yang mengungkapkan bahwa dana hasil penjualan saham lima tersebut saat ini masih utuh dalam rekening PT. KTE di Bank Mandiri dan Bank BNI Sangatta. 

Hal senada juga telah diutarakan Sukri M Nur selaku Plt Dirut PT KTE juga membenarkan bahwa berdasarkan laporan keuangan yang diaudit oleh Ernst and Young, total aset dan dana segar pada 31 Desember 2009 sebesar Rp720 miliar.
 
"Tidak termasuk dana yang ditanamkan di Bank IFI yang mencapai Rp72 miliar. Jadi total dana itu saat ini telah menjadi Rp792 miliar, jadi dimana kerugian negara sehingga saya ditetapkan jadi tersangka," imbuh dia.

Persoalan lain yang ia pertanyakan dan cukup mendasar, yakni dirinya langsung secara sepihak ditetapkan sebagai tersangka tanpa merasa pernah diminta keterangan oleh aparat kejaksaan, misalnya menjadi saksi.

Ia menjelaskan bahwa sejak 22 Agustus 2008 sampai dengan terpilihnya ia  sebagai Gubernur Kaltim, Dirut PT. KTE (KTE adalah perusahaan daerah yang dibentuk Pemkab Kutim) tidak pernah menjalin komunikasi atau membuat laporan kepada dirinya sebagai bupati Kutim tentang rencana penggunaan Hasil Penjualan Saham ataupun Rencana investasi PT KTE. 

"Selain itu, selama saya sebagai bupati juga tidak pernah menerima honor dan pemberian dari PT. KTI dan PT. KTE," imbuh dia
 
Awang menambahkan bahwa dirinya tidak tahu pengelolaan dana hasil penjualan saham lima persen itu namun justru baru mendapat berita pada 15 Februari 2010 di media cetak berdasarkan keterangan Dr, H. Rizal Djalil (Anggota BPK RI).

"Dari media massa saya tahu bahwa hasil penjualan saham PT KTE sebesar 63 juta Dolar AS atau setara Rp576 miliar telah diinvestasikan ke berbagai bidang, antara lain. Rp.492 miliar ke Samuel Securitas, Rp.140 miliar ke Bank Mandiri Cab. Sangatta dan Rp72 miliar ke PT. CTI / Bank IFI," katanya.
 
Kejagung menetapkan kasus tersangka kepada "orang nomor  satu" di Kaltim itu dengan sangkaan bahwa Awang paling bertanggung jawa dalam pengelolaan dana hasil penjualan saham karena tidak langsung dimasukan ke kas daerah, yakni sesuai peraturan pengelolaan keuangan negara.


=====================================================================

Kronologis Pengelolaan Dana Saham Hingga Penetapan Tersangka Awang:

 
Perjuangan Divestasi Saham PT KPC telah lama diperjuangkan H. Awang Faroek Ishak, tepatnya pada periode 12 Oktober 2002 sampai 21 Mei 2003 atau pada saat menjadi Bupati Kutim periode pertama (12 Feb 2001 s/d 21 Mei 2003).
Perjuangan dilaksanakan bersama-sama Gubernur Kaltim saat itu (H.Suwarna AF) dan Ketua DPRD Kaltim. Inti perjuangan adalah mendapatkan divestasi saham KPC sebesar 51% sebagai wujud komitmen dan kepedulian pimpinan daerah saat itu untuk memperjuangkan Hak Rakyat Kaltim.
Perjuangan itu kemudian didokumentasikan dalam buku DIVESTASI SAHAM KPC : Memperjuangkan Hak Rakyat Kaltim, terbitan Forum Indonesia Tumbuh, Jakarta, Mei 2003. Upaya tersebut kemudian terhenti sejak 21 Mei 2003 saat H. Awang Faroek Ishak mengundurkan diri dari jabatan Bupati Kutim, untuk menjadi Calon Gubernur Kaltim.
Sebelumnya, berdasarkan Keputusan Sidang Kabinet Terbatas 31 Juli 2002 diputuskan bahwa dari saham 51% tersebut, calon pembeli untuk 20% jatah pemerintah pusat adalah PT. Tambang Batubara Bukit Asam.
 Sedang yang 31% saham dibagi menjadi 12,4% jatah Pemprov Kaltim melalui Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) dan 18,6% jatah Pemkab Kutim melalui Perusda Pertambangan dan Energi Kutim (Perusda PEKT). Saham sebesar 18,6% tersebut yang kemudian menjadi bahan kajian kronologis dalam tulisan ini.
Setelah mundurnya H. Awang Faroek Ishak pada 21 Mei 2003, jabatan bupati diemban oleh Mahyudin, ST,MM. (sebelumnya Wakil Bupati) hingga 13 Februari 2006. Pada periode Mahyudin tersebut, tepatnya 13 Oktober 2003, ditandatangani Perjanjian Jual Beli Saham 18,6% antara PT. Bumi Resources (oleh Direktur Utama, Ari S. Hudaya) dengan Pemkab Kutai Timur (oleh Bupati, Mahyudin). 
Selanjutnya, dari 18,6% saham tersebut, dijual kembali ke PT. Bumi Resources sebesar 13,6% dan Pemkab Kutim mendapatkan Golden Share saham sebesar 5%. Untuk mengelola saham KPC 5% tersebut, Bupati Kutim (Mahyudin) kemudian membentuk PT. KUTAI TIMUR ENERGI (KTE) dan menyerahkan pengelolaannya kepada perusahaan tersebut.
    Pada Tanggal 13 Februari 2006, H. Awang Faroek Ishak dilantik kembali menjadi Bupati Kutim periode kedua, dan mendapatkan kenyataan bahwa Pemkab Kutim memiliki 5% saham PT. KPC yang dikelola oleh PT. KTE.  Segala sesuatu yang  terjadi atas saham 5% tersebut mulai 21 Mei 2003 hingga 13 Februari 2006 berada diluar kendali, tanggungjawab dan sepengetahuan H. Awang Faroek Ishak.
 
Bagaimana selanjutnya nasib saham 5% tersebut ?
Kenyataan, bahwa sejak memiliki 5% saham PT KPC, Pemkab Kutim tidak mendapatkan keuntungan yang cukup. Selama periode tersebut, Pemkab Kutim baru menerima Advance Deviden (Deviden dibayar dimuka) sebesar Rp27,2 miliar yang dibayar 3 kali yaitu Rp2,7 miliar pada 15 Januari 2004.
 Kemudian Rp14 miliar pada 30 Desember 2004  dan lima tahun kemudian menerima Rp10,5 miliar pada 4 September 2009. Berdasarkan kenyataan tersebut, munculah keinginan untuk menjual saham 5% milik KTE tersebut karena dianggap lebih menguntungkan untuk dimanfaatkan dalam pembangunan daerah.
Keinginan penjualan saham tersebut kemudian diwujudkan melalui Surat Ketua DPRD (HM Mujiono) kepada Dirut PT. KTE, dengan nomor surat 170/041/539/VI/2006 tanggal 27 Juni 2006, yang ditembuskan ke Pemkab Kutim, yang intinya menyatakan bahwa “Saham PT. KTE lebih menguntungkan dijual daripada dipertahankan” serta memberi perkiraan “besar nilai penjualannya minimum US$ 62 juta.
Pada tanggal 10 Agustus 2006, Pemkab Kutim menerima Laporan PT. KTE melalui surat nomor 04/KTE/VIII/2006 perihal perkembangan proses penjualan saham PT. KPC. Berdasarkan laporan tersebut, pada tanggal 14 Agustus 2006, Bupati Kutim kemudian menindaklanjuti tembusan Surat DPRD nomor 170/041/539/VI/2006 tanggal 27 Juni 2006 di atas, dengan membuat surat kepada DPRD Kutim bernomor 242/172/Bup-Kutim/VIII/2006 tentang Permohonan Persetujuan Penjualan Saham 5% KPC milik PT KTE.
Sebagai respon dari surat Bupati tersebut di atas, selanjutnya DPRD Kutim membuat Keputusan No. 10 Tahun 2006 tanggal 18 Agustus 2006 tentang Persetujuan Penjualan Saham 5% KPC milik PT. KTE yang ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD (HM Mujiono), dengan isi keputusan :
1.   Menyetujui Penjualan Saham PT KPC milik PT KTE pada perusahaan yang menawarkan dengan nilai tertinggi sampai dengan 29 Agustus 2006.
2.   Penjualan Saham PT KPC milik PT KTE sebesar 5% adalah sangat berguna untuk melanjutkan pembangunan Kutim yang tertuang dalam Revitalisasi Gerdabangagri.
Menindaklanjuti Keputusan DPRD tersebut di atas, PT. KTE kemudian menawarkan saham 5% PT. KPC tersebut kepada perusahaan-perusahaan yang berminat, melalui media massa (Kaltim Post, 20 Agustus 2006). Pengumuman tersebut kemudia diminati oleh 4 perusahaan, yaitu :
1.    PT. El Rose Brother, dengan penawaran US$ 58 juta
2.    PT. Prakora Daya Mandiri, dengan penawaran US$ 60,5 juta
3.    PT. Minang Jordanindo, dengan penawaran US$ 62 juta
4.    PT. Borneo Lumbung Energi, dengan penawaran USD$
Pada tanggal 28 Agustus 2006, dilaksanakan RUPS Luar Biasa PT Kutai Timur Investama (KTI) yanng merupakan Induk Perusahaan PT KTE, yang menyetujui penjualan saham 5% PT KPC, dengan syarat tidak bertentangan dengan Keputusan DPRD Kutim No. 10 tahun 2006. Dalam RUPS PT KTI tersebut hanya dibicarakan persetujuan penjualan saham saja, dan tidak membicarakan penggunaan dana hasil penjualan.
PT KTE selanjutnya melaksanakan RUPS Luar Biasa pada tanggal 29 Agustus 2006 yang menyetujui penjualan seluruh saham perseroan yang ada di PT KPC dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi serta tidak bertentangan dengan Keputusan DPRD No. 10 Tahun 2006. 
Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2006, PT. KTE melaui surat No. 048/A-3/KTE/VIII/06 memutuskan bahwa PT Minang Jordanindo sebagai penawar tertinggi dan terbaik. Surat Penunjukan PT Minang Jordanindo ini seharusnya ditindaklanjuti dengan Perjanjian Jual Beli, akan tetapi hingga 1 April 2008 (selama 1 tahun 8 bulan) terjadi penundaan. 
Kondisi ini kemudian dilaporkan oleh PT KTE kepada Bupati Kutim dan dalam laporannya disampaikan keinginan untuk menjual saham tersebut kepada pihak lain. PT KTE kemudian menjelaskan hal tersebut dalam forum DPRD yang dihadiri Bupati Kutim dan menyampaikan adanya kandidat pembeli baru yaitu PT Kutai Timur Sejahtera (KTS). 
Forum yang terdiri atas Bupati Kutim, DPRD Kutim dan PT KTE kemudian memutuskan memilih PT KTS sebagai pembeli baru, yang kemudian direalisasikan pada tanggal 1 April 2008 antara PT KTE dengan PT KTS yang merupakan Group PT Bumi Resources.
Pada tanggal 22 Agustus 2008, PT KTE mengadakan RUPS di Hotel Grand Melia Jakarta yang dihadiri oleh Direksi dan Komisaris PT KTE. Pada kesempatan tersebut, diundang hadir Bupati Kutim H Awang Faroek Ishak dalam kapasitas sebagai Pemegang Saham PT KTI yang merupakan Induk  PT KTE. Pada pertemuan tersebut, PT KTE melaporkan kepada Bupati Kutim hal-hal sebagai berikut :
1. Telah diterima deviden dari PT KPC sebesar US$ 2,25 juta, yang akan diserahkan kepada PT KTI dan selanjutnya disetorkan ke kas daerah.
2. Laporan penjualan saham 5% yang transaksinya dilakukan pada tanggal 24 Juni 2008.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Kutim H. Awang Faroek Ishak mengingatkan kepada PT. KTE untuk membuat rencana kegiatan perusahaan dan agar dipaparkan di hadapan DPRD Kutim.
Pada tanggal 25 Oktober 2008 Bupati Kutim bersurat ke DPRD Kutim No. 900/508/X/2008 tentang :
1.   Permintaan kepada PT. KTE agar hasil penjualan sebesar US$ 63 juta dimasukkan ke Bank Pembangunan Daerah (Bank Kaltim) selaku Pemegang Kas Daerah
2.   Usulan kepada DPRD tentang Rencana Penyertaan Modal pada Bank Kaltim sebesar US$ 15 juta.
Pada saat yang bersamaan (25 Oktober 2008) sesuai dengan surat di atas, Bupati Kutim pada Rapat Bersama dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Kutim, menyampaikan pendapat dan usulannya tentang hasil penjualan saham PT KPC sebagai berikut :
1.   Dana hasil penjualan hendaknya dapat dimasukkan ke kas daerah di Bank BPD Kaltim (sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah RI No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)
2.   Usulan untuk penambahan saham Pemkab Kutim di Bank BPD sebesar US$ 15 juta
3.   Meminta kepada 11 orang Direksi Perusda di lingkungan Pemkab Kutim untuk menjelaskan tentang rencana bisnisnya, termasuk PT KTE.
Masing-masing Direksi yang dimaksud kemudian mempresentasikan Rencana Bisnis Perusahaan yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam presentase Dirut PT KTE (Anung Nugroho), tidak pernah disampaikan tentang rencana investasi saham di PT Samuel Securitas dan PT CTI/Bank IFI. Pada saat itu dijelaskan oleh Dirut KTE bahwa dana hasil penjualan saham disimpan di Bank Mandiri Sangatta.
Pada tanggal 3 Nopember 2008, DPRD Kutim membentuk Pansus Penggunaan Dana Penjualan Saham 5% PT KTE di PT KPC yang terdiri atas 9 orang.  Selanjutnya pada tanggal 13 Nopember 2008 DPRD Kutim menyampaikan surat No. 139/Pers-DPRD/XI/2008 tentang Hasil Rapat Pleno DPRD tanggal 11 Oktober 2008 yang membahas Penggunaan dana Penjualan Saham 5% KPC milik PT KTE senilai US$ 63 juta. Kesimpulan Rapat Pleno tersebut pada intinya sebagai berikut :
1.   Penyertaan/penempatan modal pada Bank Kaltim sebesar US$ 15 juta
2.   Jasa keuangan sebesar US$ 35 juta
3.   Investasi dan usaha kecil menengah sebesar US$ 5 juta
4.   Biaya pajak, legal dan operasional sebesar US$ 8 juta
5.   Untuk point 1 dan 2 tersebut di atas sebesar US$ 50 juta merupakan dana abadi Pemkab Kutim melalui PT. KTE dan tidak dapat dimasukkan dalam batang tubuh APBD Kab. Kutim kecuali dalam keadaan darurat keuangan. Jadi yang dapat digunakan dalam point 1 dan 2 adalah keuntungan dari dana abadi tersebut, sedangkan point 3 dan 4 dapat digunakan sesuai dengan kepentingan tersebut di atas dan gaji Perusda hanya diambil dari hasil usaha Perusda bukan dari dana modal tersebut di atas.
6.   DPRD meminta Berita Acara yang dibuat digunakan sebagai pedoman dalam penggunaan dana penjualan saham sebesar US$ 63 juta sebelum disahkannya Peraturan Daerah.
Berita acara kemudian ditandatangani oleh 20 orang yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, 9 anggota Pansus dan 8 Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD. Pada saat tersebut H. Awang Faroek Ishak tidak berada di tempat karena sedang mengikuti proses Pilgub Putaran Kedua.
Kemana Dana Hasil Penjualan ?Pada saat Dana hasil penjualan saham akan digunakan, Bupati Kutim H. Awang Faroek Ishak sedang mengikuti Pemiliihan Gubernur Kaltim, dan pada masa-masa tersebut, terjadi kegiatan-kegiatan berada di luar sepengetahuan Bupati Kutim saat itu. Beberapa kejadian tersebut adalah :
1.   Tanggal 13 Nopember 2008, terjadi perjanjian tentang Pengelolaan Investasi Berbasis Kinerja antara PT KTE dengan PT Samuel Asset Manajemen
2.   Tanggal 28 Nopember 2008, PT KTE menginvestasikan dananya di PT. Capital Trade International (PT. CTI), dengan janji keuntungan 13,5% pertahun dari dana sebesar Rp. 72 miliar.
3.   Untuk menjamin keamanan dana tersebut di atas, maka PT KTE dan PT CTI sepakat untuk menyimpan dana tersebut pada Bank IFI dalam bentuk Bilyet Deposito. Kenapa pada Bank IFI?, karena memiliki hubungan kerjasama dengan PT CTI. Bank IFI kemudian dicabut oleh Bank Indonesia pada tanggal 17 April 2009.
 
Kapan H. Awang Faroek Ishak mengetahui penggunaan dana tersebut ?
Sejak tanggal 22 Agustus 2008 sampai dengan terpilihnya H. Awang Faroek Ishak sebagai Gubernur Kaltim, Dirut PT. KTE tidak pernah menjalin komunikasi atau membuat laporan kepada Bupati Kutim (H. Awang Faroek Ishak) tentang rencana penggunaan Hasil Penjualan Saham ataupun Rencana investasi PT KTE. Selain itu, H. Awang Faroek Ishak sebagai Bupati Kutim tidak pernah menerima honor dan pemberian dari PT KTI dan PT KTE.
H. Awang Faroek Ishak mengetahui untuk pertama kalinya pada tanggal 15 Februari 2010 dari pemberitaan media cetak berdasarkan keterangan Dr, H. Rizal Djalil (Anggota BPK RI), bahwa hasil penjualan saham PT KTE sebesar US$ 63 juta atau setara Rp576 miliar telah diinvestasikan ke berbagai bidang yaitu :
1.   Rp.492 miliar ke Samuel Securitas
2.   Rp.140 miliar ke Bank Mandiri Cab. Sangatta
3.   Rp72 miliar ke PT. CTI / Bank IFI
Kemana Dana tersebut saat ini ?
Berdasarkan keterangan Bupati Kutim saat ini (Ir, Isran Noor), disebutkan bahwa dana hasil penjualan saham 5% tersebut saat ini masih utuh dalam rekening PT KTE di Bank Mandiri dan Bank BNI Sangatta.
Sejalan dengan hal tersebut, Dr Ir Sukri M Nur selaku Plt Dirut PT KTE saat ini menjelaskan bahwa berdasarkan laporan keuangan yang diaudit oleh Ernst and Young, total aset dan dana segar pada 31 Desember 2009 sebesar Rp720 miliar, tidak termasuk dana yang ditanamkan di Bank IFI yang mencapai Rp72 miliar. Jadi total dana itu saat ini telah menjadi Rp792 miliar.

Editor: iskandar zulkarnaen
COPYRIGHT © 2014

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antarakaltim.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar