Jumat, 22 September 2017

Rapat Pimpinan Langkah Penentu Kebijakan

id dprd kaltim, banmus, surabaya,
 Rapat Pimpinan Langkah Penentu Kebijakan
penyerahan cenderamata dari Wakil Ketua DPRD Jatim Tjutjuk Sunaryo kepada Rita Barito, usai pertemuan (Humas DPRD Kaltim)
Surabaya (ANTARA Kaltim) -  Padatnya kegiatan menjadi isu utama pertemuan DPRD Kaltim dan DPRD Jatim. Terutama mengatasi kegiatan mendesak yang tak dapat ditunda. Kondisi itu sebaiknya tidak menghambat proses kebijakan pembangunan yang dilakukan DPRD, sehingga perlu kompromi bersama.

Demikian hasil pertemuan antara Badan Musyawarah DPRD Kaltim dengan DPRD Jatim, Selasa (24/11) di ruang rapat Banmus DPRD Jatim. Rombongan DPRD Kaltim  yakni Rita Barito, Mursidi Muslim, Siti Qomariah, Safuad dan Akhmad Rosyidi diterima Wakil Ketua DPRD Jatim Tjutjuk Sunaryo.

Dalam pertemuan yang membahas kendala penjadwalan agenda kegiatan dewan, dikatakan Tjutjuk salah satu solusinya adalah minimal satu bulan sekali rapat rutin Banmus agar perencanaan lebih matang dalam mengagendakan kegiatan dewan.

"Namun tidak menutup kemungkinan lebih dari sekali dalam satu bulan, terutama saat darurat. Kita pun mengalami hal yang sama dimana satu sisi ada kegiatan kenegaraan yang tak dapat ditinggal, namun pada saat yang bersamaan rapat paripurna terkait anggaran tidak dapat ditunda," kata Tjutjuk.

Pimpinan rombongan yang juga Wakil Ketua Banmus DPRD Kaltim Rita Artaty Barito mengapresiasi langkah DPRD Jatim mengantisipasi bentroknya kegiatan. Seperti dijelaskan Tjutjuk bahwa di hari yang sama terdapat kegiatan pengesahan anggaran yang wajib dihadiri Gubernur Jatim, namun hari yang sama yaitu pada 10 November 2015 lalu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melaksanakan upacara peringatan Hari Pahlawan. Kegiatan presiden tersebut dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan lain yang turut didampingi gubernur.

"Akhirnya DPRD Jatim mengantisipasi agar jadwal tetap dapat berlangsung di hari yang sama melalui rapat pimpinan dewan. Rapat lantas mengambil keputusan bersama agar jadwal pengesahan dilakukan pada malam hari ini," jelas Rita.

Selain masalah penjadwalan kegiatan penting yang saling bentrok, dibahas juga penyampaian laporan reses yang diikuti oleh pemerintah. Dengan begitu pemerintah dapat mendengar langsung hasil jaring aspirasi di masyarakat, sehingga bisa menjadi pertimbangan prioritas dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. (Humas DPRD Kaltim/adv)

Editor: Rahmad

COPYRIGHT © ANTARA 2015

Baca Juga

Generated in 0.0238 seconds memory usage: 0.35 MB