Minggu, 23 Juli 2017

Pemerintah Pinjamkan Frekuensi kepada RRI dan TVRI

id Menkominfo, LPP RRI, TVRI
Pemerintah Pinjamkan Frekuensi kepada RRI dan TVRI
Menkominfo Rudiantara saat menghadiri peringatan Harkitnas di Balikpapan, Rabu (20/5). (ANTARA Kaltim/Novi Abdi)
Balikpapan (ANTARA Kaltim) - Pemerintah akan meminjamkan frekuensi kepada RRI dan TVRI selama 10 tahun untuk melancarkan tugas kedua lembaga penyiaran melaksanakan layanan siaran publik (public service obligation).

"Ya, Kominfo akan pinjamkan selama 10 tahun," kata Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara di Balikpapan, Rabu.

Sebelumnya, Menkominfo menandatangani kesepakatan dengan bersepakat dengan lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk meluaskan jangkauan siaran di Kalimantan hingga mencapai perbatasan dengan Malaysia.

"Agar masyarakat yang tinggal di perbatasan juga mendapat informasi yang setara dengan rakyat yang tinggal di bagian lain di mana pun di Indonesia," kata Menteri Rudiantara.

Kesepakatan itu ditandatangani di Balikpapan dalam acara peringatan Hari Kebangkitan Nasional di lokasi proyek pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda.

Kesepakatan tersebut juga didukung oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat, tiga provinsi yang memiliki perbatasan langsung dengan Malaysia. Selama ini masyarakat di perbatasan menerima siaran radio atau televisi dari Malaysia. Untuk mendengarkan atau melihat siaran televisi Indonesia harus menggunakan antena parabola.

Diharapkan RRI dan TVRI, seperti mottonya selama ini, benar-benar menjalin persatuan dan kesatuan. Dengan mendengarkan siaran RRI atau menonton TVRI diharapkan masyarakat yang tinggal di perbatasan selalu ingat bahwa mereka bagian tidak terpisahkan dari Republik Indonesia.

"Bahwa pembangunan kita saat ini justru juga difokuskan ke perbatasan. Cara pandangnya juga sekarang perbatasan itu beranda depan kita," papar Menteri Rudiantara.

Selain dengan RRI dan TVRI, Menkominfo juga bersepakat untuk membangun 120 menara telekomunikasi atau base transceiver system, juga untuk desa-desa di perbatasan di Kalimantan. Pembangunan menara-menara itu untuk menghadirkan layanan komunikasi seluler untuk masyarakat di perbatasan.

"Sementara ini kita sudah berhasil dengan proyek percontohan di Tiong Ohang," kata Menteri Kominfo. Tiong Ohang adalah ibukota Kecamatan Long Apari di kaki pegunungan Schwanner di hulu Sungai Mahakam, Kabupaten Mahakam Ulu. Selama Oktober-November 2014 lampau, pemerintah membangun menara telekomunikasi di Tiong Ohang dan layanan komunikasi sudah bisa jalan pada awal Desember.

"Harus pemerintah yang membangun sebab secara ekonomi tidak menguntungkan bagi operator," jelas Menteri. (*)

Editor: Didik Kusbiantoro

COPYRIGHT © ANTARA 2015

Baca Juga

Generated in 0.0098 seconds memory usage: 0.35 MB