Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pendidikan layak bagi masyarakat tidak mampu kembali dikeluhkan warga Samarinda. Di mana anak-anak usia sekolah berlomba-lomba belajar meraih nilai tertinggi, tampaknya pemerintah tak mendukung apa yang seharusnya menjadi hak mereka yakni berhak mendapat jenjang pendidikan yang sama.
Kekecewaan warga ini terlontar saat Anggota DPRD Kaltim yakni Sapto Setyo Pramono melakukan jaring aspirasi masyarakat (reses) di daerah pemilihannya, Samarinda. Tepatnya di Jalan M. Yamin Gang 1, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu beberapa waktu lalu.
Dalam aspirasinya, warga mengeluhkan dunia pendidikan Samarinda yang masih mengkastakan masyarakat ekonomi kelas atas, sehingga warga yang tak mampu tidak bisa melanjutkan jenjang pendidikan anak-anak mereka di sekolah unggulan.
â€Warga menjadi saksi langsung, bagaimana dengan nilai dan keterampilan yang cukup tinggi anak-anak mereka ditolak masuk sekolah unggulan, hanya karena minim biaya,†kata Sapto –sapaan akrabnya.
Terlebih, sambung Sapto, jika kerap kali warga menemukan adanya pungutan liar (pungli) yang sekolah ajukan ketika melamarkan anak mereka. Buat beli buku, baju sekolah, peralatan praktikum, dan lain sebagainya menjadi modus pungutan.
â€Padahal dalam undang-undang sudah jelas, seluruh sekolah menerapkan pembayaran gratis jika menemukan anak yang memiliki prestasi, justru bantuan berupa beasiswa malah akan diberikan kepada mereka,†kata Sapto lagi.
Lebih jauh mendalami aduan warga ini, sekolah unggulan tersebut tidak memprioritaskan anak berprestasi. Justru, ada saja anak dengan nilai di bawah rata-rata dengan mudahnya diterima di sekolah ini.
Disinyalir, faktor ekonomi orang tuanya yang serba ada lalu memberikan sejumlah ’uang pelicin’ kepada pihak sekolah, sehingga anak mereka bisa diterima dengan mudah di sekolah unggulan tersebut.
â€Laporan warga ini akan menjadi bukti penting bagaimana pendidikan di Samarinda masih porak-poranda. Aduan ini akan saya bawa untuk mencari kebenarannya sendiri di lapangan, kalau memang terbukti saya akan lakukan rapat koordinasi bersama Anggota DPRD Komisi terkait untuk memanggil perwakilan sekolah ini kedalam sidang DPRD,†tegas Sapto selaku Legislator Partai Golkar ini. (Humas DPRD Kaltim/adv/tos/oke)
Ada Pungli di Sekolah Unggulan
Jumat, 20 Maret 2015 16:17 WIB